Nama Wakil Wali Kota Tegal Masuk Daftar Penerima Bansos Kemensos, Berikut Profilnya

TEGAL, TRIBUNBATAM.id - Nama Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, masuk dalam daftar penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Hal ini diketahui setelah beredar foto yang menunjukkan daftar penerima bansos di aplikasi WhatsApp.

Masuknya nama Wakil Wali Kota Tegal sebagai penerima bansos itu cukup ironi. Lantaran posisi Jumadi sebagai pimpinan daerah.

Sementara di luar sana, ada banyak warga yang membutuhkan bansos, namun namanya tak terdaftar.

Setelah ditelusuri di situs cekbansos.kemensos.go.id, nama Jumadi memang tercantum sebagai penerima bansos.

Dimintai tanggapannya, Jumadi mengaku heran mengapa namanya bisa masuk daftar penerima bansos.

"Semalam saya cek di aplikasi memang betul saya terdaftar di sana. Saya salah satu yang akan mendapatkan bantuan DTKS," kata Jumadi di Balai Kota Tegal, Senin (21/2/2022) dilansir Kompas.com.

Dalam laman cekbansos.kemensos.go.id, nama Jumadi tercatat sebagai penerima bansos di wilayah Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Baca juga: Kapal Menumpuk di Pelabuhan Tegal Ganjar Pranowo Langsung Telepon Menteri KKP

Baca juga: Tetap Cair 2022, Daftar Bansos Pemerintah Tahun Depan, Kartu Prakerja hingga PKH

Jumadi yang tinggal di rumah dinas dan ber-KTP Kelurahan Mangkukusuman, Tegal Timur, mengaku sebelumnya tidak pernah didata apalagi mengusulkan.

"Saya tidak pernah didata, tidak ada seorang pun yang mendata saya untuk masuk ke DTKS," ujar Jumadi.

Jumadi menyebut kesalahan input data bisa saja terjadi. Baik di tingkat petugas yang mengusulkan, maupun kesalahan sistem.

"Pertama menurut saya bisa manusianya atau human error, kedua sistem. Itu saja menurut saya, mungkin ada salah input, atau ya sistemnya salah," kata Jumadi.

Menyikapi hal itu, Jumadi berusaha menganulir dengan meminta klarifikasi dari Dinas Sosial setempat.

"Saya akan meminta konfirmasi ke Dinsos. Saya akan tanya ke kepala dinas. Saya rasa kepala dinas harus bisa memberikan penjelasan kenapa bisa seperti itu. Bukan untuk menyalahkan namun mencari solusi terbaik terkait masalah itu," kata Jumadi.

Jumadi berharap semua pihak lebih teliti lagi. Utamanya petugas yang berwenang di tingkat daerah maupun pusat.