Alasan 6 Gubernur Tak Hadir di IKN saat Proses Penyatuan Tanah dan Air
Berikut nama 6 gubernur yang berhalangan hadir di IKN saat prosesi penyatuan tanah dan air yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Proses penyatuan tanah dan air 34 provinsi di Indonesia di titik nol lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah selesai.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memimpin proses penyatuan tanah dan air di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu, dijadwalkan akan berkemah bersama gubernur dan sejumlah pejabat kenegaraan lainnya.
Tiap-tiap perwakilan pemerintah provinsi sebelumnya diminta untuk membawa dua kilogram tanah dan 1 liter dari daerah masing-masing.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad yang tampak hadir membawa tanah dari Daik, Kabupaten Lingga dan air dari Pulau Penyengat.
Penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi dimaknai sebagai persatuan Indonesia.
Dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (14/3/2022), prosesi penyatuan dimulai sekira pukul 09.45 Wita atau pukul 08.45 WIB.
Prosesi dimulai dengan penuangan tanah dan air yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke dalam wadah besar berwarna coklat emas yang disebut kendi Nusantara.
Baca juga: Potret Kemah Presiden Jokowi di Lokasi IKN, Paspampres Sampai Sebar Garam
Baca juga: Datang ke IKN Ganjar Pranowo Bawa Tanah dan Air dari Puser Bumi Jawa
Usai penyerahan dari Anies dilanjutkan 33 kepala daerah lain yang menyerahkan tanah dan air dari daerah masing-masing.
Namun tidak semua gubernur hadir dalam prosesi yang terbilang sakral itu.
Tercatat ada 6 gubernur yang berhalangan hadir dan terpaksa diwakilkan dalam prosesi tersebut.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan hal itu.
Heru menjelaskan, enam kepala daerah tersebut sudah menyampaikan izin tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan.
"Semua izin karena kondisi kesehatan kurang fit. Karena kondisi kesehatannya," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Senin.
Mereka yang tidak hadir di antaranya Gubernur Papua.
Mendapat urutan ketiga, untuk menyerahkan air dan tanah, ia diwakilkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua, Y. Derek Hagemu.
Selain itu, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tidak menghadiri prosesi penyatuan tanah dan air itu.
Sebagai gantinya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menghadiri acara tersebut dan menyerahkan tanah serta air kepada Presiden Jokowi.
Gubernur Bali Wayan Koster pun absen dalam acara penyatuan air dan tanah. Adapun Wakil Gubernur Bali Oka Artha yang mewakili Wayan Koster menyerahkan tanah dan air kepada presiden.
Daftar gubernur yang absen di IKN bertambah setelah Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rahman Djohan juga absen pada Senin pagi.
Sehingga Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah yang menyerahkan tanah kepada Presiden Jokowi.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun tak hadir pada Senin pagi.
Dia digantikan Wakil Gubernur Idris Rahim yang menyerahkan air dan tanah kepada presiden.
Terakhir, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melengkapi daftar enam gubernur yang tidak menghadiri prosesi penyatuan air dan tanah di IKN.
Sugianto diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo menyerahkan air dan tanah kepada presiden.
HARAPAN Tokoh Adat
Sejumlah tokoh adat di lokasi ibu kota negara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo, Senin (14/3/2022).
Hal ini seiring dengan kunjungan kerja Jokowi bersama rombongan gubernur dan kepala dan 15 tokoh adat yang turut diundang hadir dalam prosesi nusantara satu.
Ketua Dewan Adat Dayak PPU Helena Samuel Legi menyambut baik dan mendukung IKN, meskipun ada kekhawatiran terpinggirkan karena kualitas sumber daya manusia lokal tak begitu mumpuni.
Karena itu, negara perlu memberi perlindungan atas masalah tersebut.
"Harapan kami selain pembangunan infrastruktur sarana dan pra sarana kami juga berharap pembangunan SDM agar masyarakat penajam mampu bersaing dengan para pendatang nanti," ungkap dia saat ditemui awak media di lokasi IKN, Senin.
Selain itu, Helena mengatakan kearifan lokal juga perlu dijaga seperti sektor pertanian, dan lainnya.
"Dengan adanya IKN ruang gerak kami bisa terbatas karena itu kami berharap pemerintah bisa menjamin soal itu," terang dia.
Tokoh Adat Batak PPU, Rudi Siagian, meminta Jokowi memberi pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
"Biar masyarakat di daerah pedalaman begini juga bisa lebih sejathera. Walaupun kami suku pendatang tapi kami bisa kerja sama. Kami mendukung program pemerintah dukung IKN. Selama 30 tahun kami tinggal di tempat ini (PPU) kerukunan terjaga dengan baik. Saya berharap setelah IKN ini masyarakat yang datang bisa menjaga kerukunan dengan baik," tambah dia" tegas dia.
Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa meminta ada sekolah gratis hingga perguruan tinggi bagi masyarakat lokal.
Dengan begitu, masyarakat lokal yang tertinggal kualitas pendidikannya, bisa bersaing ke depan.
"Kami juga berharap bisa diberikan lahan 5.000 hektar untuk permukiman adat Paser. Kami sambut baik keputusan presiden lantik kepala badan otorita dan wakilnya. Ini merupakan keputusan terbaik dari presiden dan semoga putra-putri daerah bisa masuk dalam struktur kepengurusan," ungkap Musa.
Pastor Paroki Gereja Katolik Penajam Agustinus Adeodatus meminta, Jokowi agar memperhatikan dan melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan IKN.
Umat Katolik, kata dia, mendukung pemindahan IKN.
Semua umat menyambutnya dengan gembira.
"Agar masyarakat tidak jadi penonton," kata dia.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Zakarias Demon Daton)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Ibu kota Negara Baru
Sumber: Kompas.com
