Prajurit TNI AD Bersiap! KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Beri Perintah ke Seluruh Pangdam

TRIBUNBATAM.id - Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ini mungkin jadi angin segar bagi prajurit TNI.

Khususnya bagi mereka yang bertugas di luar daerah.

Harus terpisah dari keluarga yang mereka cintai.

Perintah ini ia sampaikan ke Pangdam saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Dudung mempertimbangkan faktor kesejahteraan prajuritnya.

Ia memerintahkan agar Panglima Kodam untuk memindahkan prajurit ke daerah asal.

“Saya sudah perintahkan para Pangdam (agar) orang-orang yang pindah dari Ambon, Sulawesi dan Papua balikin lagi deh ke sana. Sehingga mereka bisa kumpul dengan keluarganya. Begitu juga yang dari Papua saya pindah-pindahkan kembali,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Tak Mau Berikan Toleransi Terkait Radikalisme, KSAD Dudung: Pokoknya Muncul Bantai, Nggak Usah Mikir

Baca juga: 23 Pati TNI AD Terima Kenaikan Pangkat, Langsung Dilantik KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Di samping faktor keluarga, pemindahan prajurit ke daerah asal juga karena memperhatikan faktor kesejahteraan.

Contohnya, para prajurit bintara maupun tamtama yang bertugas di Kodam Jaya.

Menurut Dudung, umumnya para prajurit tersebut masih mengontrak dengan biaya sekitar Rp 1,5 juta per bulan.

Jika mereka terus-menerus mengontrak, kata Dudung, dikhawatirkan akan mempunyai potongan dari bank ketika sudah menikah.

Ia mengatakan, para prajurit tersebut harus mengeluarkan uang Rp 1,5 juta untuk sewa kontrak, itu pun belum termasuk biaya makan.

“Kosan Rp 1,5 juta, itu disini cuma bedeng aja, hanya untuk ngontrak, belum makan,” katanya.

PERINTAH KSAD Soal Pemilu

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman menekankan prajuritnya tidak mengomentari proses Pemilu.

Ia meminta prajurit TNI AD cukup fokus melakukan pengamanan bersama kepolisian.

Baca juga: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Kunjungi Kepri, Berikut Agendanya

Baca juga: Bahar bin Smith Singgung KSAD Jenderal Dudung saat Debat dengan Brigjen Achmad Fauzi

“Tidak ada berbicara mengomentari tentang proses demokrasi yang mengarah pada pemilu. Lakukan pengamanan dengan kepolisian,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Dudung mengatakan, apabila ke depan ada potensi yang mengganggu proses demokrasi, prajurit TNI AD harus ambil bagian dalam pengamanan bersama kepolisian.

“Apabila ada benih yang mencoba akan menggangu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil,” tegas dia.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa di masa tahun politik pada 2022 dan 2023, prajurit TNI AD harus benar-benar tegas lurus dengan pimpinan.

“Tahun 2022-2023 ini adalah tahun politik, TNI AD saya minta harus tegak lurus, loyalitas kepada pimpinan pusat, presiden sebagai panglima tertinggi,” tegas dia.

Baca juga: Intip Harta Kekayaan Mayjen Dudung Abdurachman, Kini Pegang Jabatan Sebagai Pangkostrat

Baca juga: Kebakaran Lahan Pulau Bintan Tak Berkesudahan, Prajurit TNI AD Bersama Warga Padamkan Api

Di samping itu, Dudung juga menekankan mengenai pemanggilan penceramah.

Ia meminta agar prajurit TNI AD tak mengundang penceramah radikal.

Dudung menyarankan supaya prajurit TNI AD sebaiknya mengundang penceramah yang mempunyai jiwa nasionalismenya tinggi.

“Ini sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran, cari penceramah yang nasionalismenya tinggi, lebih banyak. Kalau yang ceramahnya sudah miring, miring. Kalau ceramahnya sudah mengarah pada pemberian pemahaman yang sudah di luar ayat suci Alquran, di luar ajaran dan ketentuan agama Islam, sudah jangan diundang justru harus diwaspadai,” lanjutnya.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang TNI AD

Sumber: Kompas.com