NATUNA TERKINI
Di Hadapan Gubernur Kepri, Kepala BP3D Natuna Paparkan Program Prioritas Pemkab 2023
Peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2023
lihat foto
NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2023.
Strategi ini akan dijalankan dengan berbagai teknis dan salah satunya melalui program kegiatan sanitasi.
Hal tersebut disampaikan Mustafa selaku Kepala BP3D Kabupaten Natuna saat menyampaikan laporannya di acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2022 di Gedung Sri Srindit Ranai, Senin (21/3/2022) kemarin.
Ia menegaskan, progam kesehatan dan kebersihan lingkungan (sanitasi) akan ditempuh sepenuhnya meskipun pada pelaksanaannya kemungkinan akan berlangsung secara gradual (bertahap) sesuai dengan kemampuan anggaran.
"Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Pak Gubernur (Kepri), bahwa di tahun depan salah satu poin penting pembangunan di Natuna adalah bidang sanitasi untuk mencapai target kesehatan dan kebersihan lingkungan," kata Mustafa.
Dikatakannya, program kegiatan ini selaras dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri, sanitasi merupakan salah satu program unggulan.
Di samping itu, kondisi lingkungan di Natuna juga disebutnya memerlukan sentuhan program yang sama.
Sehingga kesehatan dan kebersihan lingkungan dapat terjamin.
Baca juga: Ketua DPRD Natuna Minta Program Padat Karya Ditingkatkan saat Ikut Musrenbangda
Baca juga: Warga Natuna Ricuh saat Berburu Minyak Goreng, Rela Antre Sejak Pagi
"Oleh karena itu kami bergembira karena telah ada rencana dari Kementerian PUPR untuk merelokasi rumah penduduk yang berada di atas sungai meskipun akan dilaksanakan secara bertahap," ucapnya.
Namun demikian Mustafa kembali menegaskan bahwa program sanitasi di Natuna memiliki kendala tersendiri yang tidak mudah diatasi.
Saking susahnya lanjut Mustafa, pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendiri tanpa keterlibatan semua elemen masyarakat.
"Cuma Pak Gubernur, pola buang air sembarangan masyarakat akan susah diatasi. Saya rasa ini yang jadi kendala utama program ini," paparnya.
Ia mengemukakan, pola buang air sembarangan ini disebabkan oleh banyaknya pemukiman penduduk yang berada di atas laut, sehingga model pemukiman ini dapat mencemari lingkungan di wilayah pesisir dan laut.
"Ini perlu upaya yang lebih keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perlu keterlibatan semua pihak. Dan untuk menjalankan program itu juga akan susah dengan sendirinya karena pemukimannya banyak di atas laut," terangnya.
Dengan demikian, ia meminta agar Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengalokasikan keterlibatannya yang besar guna menyukseskan program ini.
"Sebab tanpa keterlibatan pusat dan provinsi, program ini tidak akan dapat tercapai sesuai harapan," pungkasnya. (*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
