Nizar Lobi Kementerian Perhubungan Soal Pembangunan Dermaga di Lingga Tahun 2023
Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy sebut, Kementerian Perhubungan siap kucurkan anggaran untuk pembangunan 17 dermaga di Lingga tahun 2023
Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta berjanji akan memberikan slot 17 dermaga di Kabupaten Lingga tahun 2023 mendatang.
Itu setelah Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy melakukan kunjungannya ke Kemenhub baru-baru ini.
"Jadi Kementerian siap mengucurkan anggaran untuk 17 dermaga tersebut. Namun kita juga diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya, khususnya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lingga, diminta untuk kembali menjalin koordinasi dengan mereka," jelas Neko, Kamis (28/4/2022).
Menurutnya sebagai daerah yang dikelingi laut, kebutuhan dermaga di Kabupaten Lingga menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur.
Hal itu sebagai penunjang yang dibutuhkan di hampir semua wilayah yang ada di Kabupaten Lingga.
Dia menyebutkan, karena 99 persen wilayah Lingga merupakan laut, sementara daratannya hanya 1 persen.
Dengan kondisi geografis tesebut, dirinya berkeinginan agar kebutuhan dermaga di Lingga dapat terselesaikan dengan cepat dan dibangun dengan maksimal.
Hal itu jika bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan tersebut dapat benar-benar terealisasi di tahun depan.
Baca juga: Bahagianya Warga Lingga Sambut Tradisi Tujuh Likur di Malam 27 Ramadan
Baca juga: Mudik Lebaran 2022, Kapal Ferry Batam ke Lingga Kembali Beroperasi Setiap Hari
"Dengan bantuan sejumlah 17 buah dermaga tersebut, tentu sangat memberikan dampak bagi pembangunan infrastruktur di daerah kita. Jadi ke depan kita tinggal melakukan perawatan karena ini sudah 70 sampai 80 persen kebutuhan dermaga di Lingga terpenuhi," ujarnya.
Dirinya bertekad sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Wabup Lingga, apa yang menjadi cita-cita dan janji kampanyenya, salah satunya untuk penyediaan infrastruktur, untuk penunjang ekonomi masyarakat dapat terwujudkan pada masa jabatannya.
"Jadi tupoksi saya sebagai wakil bupati, sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Namun hal itu kembali lagi kepada OPD terkait. Apakah serius atau tidak menjalankan tugasnya karena kembali lagi semua itu dibutuhkan kerja serius dan maksimal yang harus dilakukan oleh OPD terkait," ujarnya. (TribunBatam.id/Febriyuanda)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
