Anggaran Penuhi Pemilu Serentak Rp 76 Triliun, Perludem Desak KPU Rinci Biaya Tiap Tahun

TRIBUNBATAM.id - Anggaran untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak telah mendapat kesepakatan mencapai Rp 76 triliun.

Pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menyepakati besaran anggaran yang nilainya fantastis ini.

Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat konsinyering yang dilakukan sejak Jumat (13/5/2022) kemarin.

Pemilu dan Pilkada akan diadakan pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024. Kali ini, Pemilu serentak akan menggelar 33 Pemilihan Gubernur dan 514 pemilihan Bupati serta Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota.

Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 resmi dimulai pada 14 Juni 2022.

Menyikapi kesepakatan anggaran ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut KPU perlu menjelaskan kepada publik terkait kebutuhan pos-pos anggaran dalam pelaksanaannya.

Atau berapa besaran anggaran yang dibutuhkan per tahun hingga tahun pemungutan suara.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal, Jangan Ada Spekulasi Lagi di Masyarakat

Baca juga: Tanggapi Wacana Pemilu e-Voting, Ganjar Pranowo Sebut Centang, Coblos, atau Digital Sama Saja

"Menurut saya soal anggaran ini kan basisnya adalah soal kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Kebutuhan Rp 76 triliun ini, tentu penting untuk dijelaskan oleh KPU di masing - masing tahun 2022, 2023, dan 2024 berapa besarannya," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil kepada Tribunnews.com, Senin (16/5/2022).

Selain itu, KPU juga dirasa perlu untuk menjelaskan item mana yang memakan banyak biaya sehingga membuat kebutuhan anggaran menjadi Rp 76 triliun.

"Termasuk juga item mana yang membuat pembiayaan penyelenggaraan pemilu menjadi sebesar itu," ungkapnya.

ANSAR Ahmad Bicara Pilkada Kepri 2024

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sudah ditentukan tanggalnya.

Ini dipertegas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilu Serentak tahun 2024 yang ditetapkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak tahun 2024 dilakukan secara langsung oleh Ketua KPU Ilham Saputra dari halaman Gedung KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Itu sekaligus untuk pemilihan legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kepri, DPRD Kabupaten/Kota hingga DPD RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang, Bagian Demokrasi

Baca juga: Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024, KPU Natuna Minta Dukungan Semua Pihak

Sementara, Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November di tahun yang sama.

Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi DPR secara bulat menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 digelar 14 Februari.

Kesembilan fraksi itu yakni, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.

Kemudian, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Meski kapan pelaksanaan Pemilu serentak sudah dipastikan, namun Gubernur Kepri Ansar Ahmad masih enggan menjawab saat disinggung niatnya kembali maju pada Pilkada Kepri periode selanjutnya.

Dalam sejumlah kesempatan, kerap terlontar pertanyaan kepada Ansar, terkait rencana pencalonan dirinya kembali menjabat sebagai "Kepri 1".

Namun, suami Dewi Kumalasari ini belum mau menjawab hal tersebut.

Menurutnya, usia kepemimpinannya di Kepri saat ini masih seumur jagung.

Baru sekitar satu tahun menjabat, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengaku lebih ingin berfokus pada tugas-tugasnya sebagai gubernur, ketimbang memikirkan tentang rencana Pilkada 2024.

"Ini baru setahun, kami kerja dulu. Baru kerja udah bicara Pilkada, malu sama masyarakat," ujar Ansar, ketika diwawancarai, Jumat (4/3/2022).

Pihaknya pun menjelaskan, bahwa rencana pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 nantinya akan terkuak jika sudah mendekati jadwal kontestasi politik tersebut. Untuk saat ini, ia berharap kepala daerah tetap berfokus dalam membangun daerah, khususnya di Kepri.

Baca juga: Pj Sekdaprov Kepri Hadiri Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024

Baca juga: Tribun Batam Podcast, Ikhtiar Menuju Pemilu 2024 yang Bersih

"Nanti kalau sudah saatnya kami sampaikan," tambahnya.

Ketika ditanya perihal gejolak politik antara dirinya dengan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Ansar mengaku komunikasi sampai saat ini masih berjalan baik-baik saja.

Keduanya masih saling membagi tugas-tugas sesuai tupoksinya sebagai kepala daerah Kepri.

"Kami terus berkomunikasi. Di beberapa kesempatan acara, bu Wagub tidak hadir, itu karena kesibukan," ujar Ansar Ahmad.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribunnews.com