Sikapi Keluhan Nelayan Soal BBM, Pemkab Anambas Akan Audiensi ke DPD RI dan BPH Migas

Sementara itu, Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas Dedy Syahputra mengatakan, puncak kelangkaan solar subsidi di Anambas sudah berlangsung sejak awal bulan Februari 2022 dan belum ada langkah-langkah strategis Pemerintah Daerah untuk mengatasinya.

"Solar adalah kebutuhan dasar nelayan, dimana dengan kelangkaan solar yang dialami mengancam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya. Karena nelayan mengantungkan hidupnya dari hasil laut," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap adanya upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik dalam pendistribusian solar subsidi tepat sasaran dan perjuangkan penambahan kuota.

"Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menggantungkan hidup di sektor kelautan dan perikanan. Sehingga ini harus menjadi skala prioritas yang sifatnya mendesak untuk kepala daerah menemui BPH Migas seperti yang dilakukan oleh kepala daerah di kabupaten atau kota lainnya," tegas Dedy.

Selain itu, Dedi juga menyampaikan bahwa, pemerintah daerah harus segera menanggapi dengan serius terkait surat Pertamina tentang pengurangan solar se-Indonesia. Menurutnya, minyak yang dulunya saja tidak mencukupi kebutuhan, ditambah lagi Pertamina mengurangi solar.

"Terkait problem khususnya data, kami rapat April bulan puasa, tetapi kami tidak melihat progres dan target kerja OPD. Sampai kapan kami atau pemerintah harus menunggu data itu clear. Sedangkan nelayan kalau tidak ke laut tidak makan. Kalau tidak kelaut tidak bisa mengirimkan anaknya yang sekolah di luar, kalau tidak ke laut hubungan antara suami-istri tidak harmonis," ujarnya. (Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google