Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Angka 3,5 Persen

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 3,5 persen di bulan Mei 2022.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bulanan, Selasa (24/5/2022).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 sampai 24 Mei 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7DRR sebesar 3,5 persen," ungkap Perry.

Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil atas pertimbangan terhadap kondisi ekonomi global maupun domestik.

Perbaikan ekonomi dunia mulai terlihat meskipun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, disertai dengan inflasi dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara.

Peningkatan ketegangan geopolitik Rusia - Ukraina, implementasi kebijakan 'zero Covid-19' di Tiongkok, juga berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan dan India berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

"Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan mata rantai pasok global," jelas Perry.

Harga komoditas global terpantau masih tinggi, terutama komoditas pangan, energi, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Ini mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan sejumlah negara berkembang.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan, di antaranya, memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah guna menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Kemudian, mempercepat normalisasi kebijakan likuidiyas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap.

Adapun kewajiban minimum GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional (BUK) yang saat ini 50 persen naik menjadi 6,0 persen mulai 1 Juni 2022; mulai 1 Juli 2022 sebesar 7,5 persen; dan mulai 1 September 2022 sebesar 90 persen.

Sedangkan kewajiban minimum GWM Rupiah untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada saat ini sebesar 4 persen naik menjadi 4,5 persen mulai 1 Juni 2022; mulai 1 Juli 2022 naik menjadi 6 persen; dan mulai 1 September 2022 naik menjadi 7,5 persen.

Lalu, Bank Indonesia juga meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM, dan/atau memenuhi target RPIM.

"Pemberian insentif tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan inklusif dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Perry.

Langkah selanjutnya, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas; melanjutkan dukungan pengembangan UMKM; memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif; serta memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya.

"Bank Indonesia senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan 3,0 ±1 persen di tahun 2022 dan 2023," tambah Perry.

Untuk itu, ia menilai perlunya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Tim Pengendali Inflasi (TPIP dan TPID). Termasuk juga, komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN sebesar Rp 224 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022.

Demikian pula halnya dengan koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keuangan.

Perry menambahkan, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut ditopang oleh menguatnya permintaan domestik dan tetap kuatnya ekspor.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2022 mencapai 5,01 persen (yoy), melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,02 persen.

Sementara itu, pada triwulan II 2022, berbagai indikator dini menunjukkan aktivitas perekonomian terus membaik.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 - 5,3 persen.

Meski nilai tukar Rupiah terdepresiasi sejalan dengan mata uang regional lainnya akibat ketidakpastian pasar keuangan global, namun indikator lainnya seperti Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, inflasi masih terkendali; normalisasi kebijakan likuiditas melalui GWM Rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan; suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya risiko kredit; ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap.

"Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong inklusi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi," ujar Perry.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada April 2022 tumbuh 50,3 persen (yoy) mencapai Rp 34,3 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 71,4 persen (yoy) menjadi Rp 5.338,4 triliun.

Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 12,5 persen (yoy) menjadi Rp 764,5 triliun.

Untuk mendukung Program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan memperkuat koordinasi dengan Pemda melalui Satgas P2DD dan TP2DD. Jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada April 2022 meningkat 23,2 persen (yoy) mencapai Rp 1.039,1 triliun.

"Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain dengan melanjutkan kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), dan memastikan kelancaran proses arus balik uang kartal (inflow) pasca periode Idulfitri 1443H," jelas Perry

Bank Indonesia juga melanjutkan akselerasi implementasi BI-FAST melalui penambahan peserta, mendorong perluasan kanal pembayaran khususnya mobile banking, serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta.

Sejak tanggal 23 Mei 2022, jumlah peserta BI-FAST telah bertambah 7 (tujuh) bank dan pada minggu ketiga Juni 2022 akan bertambah 1 (satu) bank, yang seluruhnya masuk sebagai peserta gelombang ketiga (Lampiran 4).

Dengan bertambahnya peserta BI-FAST gelombang ketiga, total peserta BI-FAST mencapai 52 dan telah mewakili 82