Breaking News:

BINTAN BANGKIT

Perintah Jokowi, Bintan Bentuk Satgas Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Kepala DKPP Bintan Khairul sebut, sesuai arahan Presiden Jokowi soal PMK, maka harus dibentuk satgas penanganan & pencegahan penyebaran PMK di Bintan

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Rapat pembentukan satuan tugas (Satgas) antisipasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Bintan, Jumat (3/6/2022) 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Pemerintah Kabupaten Bintan membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pembentukan satgas ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Wabah PMK yang digelar di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Jumat (3/6/2022).

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bintan, Mohammad Panca menuturkan, rapat ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan Kabupaten Bintan atas muncul dan maraknya persoalan penyakit hewan, terutama PMK yang akhir-akhir ini menjadi persoalan nasional.

"Rapat ini dilakukan untuk membentuk Satgas antisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Bintan,"tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan, Khairul menyampaikan, bahwa persoalan PMK tidak bisa diselesaikan hanya melalui DKPP saja.

Persoalan ini membutuhkan peranan dari berbagai pihak. Sesuai arahan Presiden Jokowi, maka harus dibentuk satgas penanganan dan pencegahan penyebaran wabah PMK di Bintan.

"Satgas ini terdiri dari pengarah dan pelaksana. Untuk pengarah, ketuanya Bupati Bintan. Kemudian untuk pelaksana, diketuai oleh Sekda Bintan," terangnya.

Ia melanjutkan, untuk ketua pelaksana harian yakni Kepala DKPP Bintan. Selain jajaran internal OPD Pemkab Bintan, satgas juga melibatkan unsur lainnya.

Baca juga: Pasar Baru I Tanjungpinang Krisis Daging Sapi Segar Jelang Idul Adha Imbas PMK

Baca juga: Waspada PMK, Gubernur Ansar Terbitkan Surat Edaran untuk Kepala Daerah di Kepri

"Seperti Kepolisian, BIN, Balai Karantina Pertanian, unsur KTNA dan pihak lain yang terkait," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Tanjungpinang, Raden Nurcahyo Nugroho mengungkapkan, persoalan PMK di Pulau Bintan ini cukup unik.

"Di satu sisi kita mengamankan daerah, tapi di sisi lain, kita butuh pasokan hewan ternak. Khususnya hewan ternak untuk kurban," ujarnya.

Terkait hal ini, Gubernur Kepri juga akan segera merapatkan persoalan kekurangan pasokan hewan ternak untuk stok hewan kurban ke Kementerian.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, yakni Badan Karantina Pertanian, daerah pulau bebas PMK hanya diperbolehkan mendatangkan hewan dari daerah pulau bebas PMK.

"Sejauh ini, Lampung termasuk dalam Pulau Sumatera yang secara pulau, dinyatakan sebagai daerah yang tertular wabah PMK," jelas Raden.

Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner Bintan, Iwan Berri mengatakan, hingga saat ini Bintan masih dinyatakan sebagai daerah bebas PMK.

"Kita bersyukur, Kabupaten Bintan masih belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak. Kita juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan berbagai pihak dalam upaya mempertahankan Bintan tetap bebas PMK," jelasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa koordinasi yang baik antara tenaga kesehatan hewan (dokter hewan dan paramedis veteriner), Kepolisian, satgas pangan, Karantina Pertanian, BIN, peternak, dan pihak terkait lainnya, menjadi kunci utama untuk mempertahankan Bintan tetap bebas PMK.

"Untuk koordinasi dan pelaporan PMK di Bintan, kami juga telah membentuk posko PMK di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang beralamat di Jalan Nusantara Km.18 Kijang dan posko PMK di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Ekang Anculai, Teluk Sebong," tutupnya. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved