Massa Buruh Datangi Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Berikut Tuntutan Mereka

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Perwakilan buruh mendatangi Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (15/6/2022).

Mereka yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam itu mengajukan sejumlah tuntutan.

Salah satu perwakilan FSPMI, Alfi Tony mengatakan aksi yang digelar secara nasional itu membawa tuntutan, di antaranya menolak undang-undang cipta kerja omnibus law.

Menolak revisi undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan (PPP).

Massa buruh juga meminta Gubernur Kepulauan Riau segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2021.

Revisi UU PPP, menurutnya hanya akal-akal pemerintah bersama DPR agar omnibus law tetap bisa diberlakukan tanpa dilakukan pembahasan lanjutan.

Baca juga: Ingin Sungai Pulai Jadi Hutan Pariwisata, Puspenerbal Tanjungpinang Tanam 1.000 Pohon

Baca juga: Ada 15 Trip ke Batam, Cek Jadwal Kapal di Pelabuhan SBP Tanjungpinang pada Rabu (15/6)

Baca juga: Tertidur di Pinggir Jalan, Pria di Tanjungpinang Jadi Korban Pencurian saat Mabuk

Bukan bermaksud tidak suka atau anti pemerintah, namun menurut Tony kebijakan yang diambil itu sangat merugikan kaum buruh dan masyarakat.

"Selalu dipending terus, sementara setiap minggu ada korban dari TKI atau TKW yang belum mendapat perlindungan karena undang undangnya belum disahkan sampai hari ini," ungkapnya.

Tony meminta perwakilan dari Gubernur Kepri, untuk bertemu dengan ratusan buruh dan memberikan kejelasan terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.

"Kalau tidak ada, kami akan melakukan konsolidasi lagi. Yang jelas harus ada yang hadir,“ tegasnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Tanjungpinang