Ketua KPK Firli Bahuri Ingatkan Pj Kepala Daerah, 'Jauhi Korupsi atau Tunggu Giliran'

TRIBUNBATAM.id - Penjabat (Pj) kepala daerah dapat peringatan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Ia bahkan memberi peringatan kepada Pj kepala daerah yang masih nekat berbuat korupsi.

Dalam pengarahan kepada Pj kepala daerah dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (16/6/2022), ia berharap pj kepala daerah dapat menjadi figur bagi masyarakat.

Termasuk membangun sistem yang tidak ramah dengan korupsi.

Hal ini diakui Firli Bahuri penting karena pj kepala daerah dilantik tanpa dipungut biaya.

"Saya harus yakini itu, penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota yang ditunjuk dan dilantik sekarang jauh dari praktik-praktik korupsi. Karena kalau itu tidak menjauhi praktik korupsi, Anda siap-siap menunggu giliran ditangkap oleh KPK," tegasnya.

Baca juga: KPK Temukan Bukti Baru Bupati Suap Oknum BPK Demi Predikat Daerah WTP

Baca juga: Sosok Haryadi Suyuti yang di OTT KPK, Ternyata Sepupu Dari Mantan Wakil PM Malaysia ke 11

Firli mengatakan, praktik korupsi sering kali muncul karena diberikan kekuasaan atau memegang kekuasaan.

Di samping itu, tidak ada orang bisa berbuat praktik korupsi tanpa ada kekuasaan.

Ia menilai, Pj kepala daerah sangat rentan akan terjadinya praktik korupsi.

Dia juga menjelaskan, praktik korupsi dibagi menjadi beberapa klasifikasi.

Yakni gratifikasi, suap dan kasus pemerasan saat mutasi jabatan.

Untuk itu, Firli meminta para Pj kepala daerah segera melaporkan jika melihat indikasi terjadinya praktik-praktik korupsi.

"Saya minta dalam penerbitan izin jangan ada korupsi, dan para pengusaha saya sampaikan kalau ada gubernur, bupati, kepala daerah yang minta suap penerbitan izin, laporkan dan kami akan tangkap," tegasnya.

KPK dan Kota Batam

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelumnya berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi.

Baik itu di lingkungan Pemko Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Perencanaan Pemko dan BP Batam saat ini sudah disatukan. Sehingga pembagian dan wilayah kerja sudah terbagi dengan jelas.

"BP Batam misalnya, tugas utamanya adalah meningkatkan investasi di Batam. Sehingga semua kebutuhan yang menyangkut investasi akan ditangani oleh BP Batam," ujar Rudi dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi di Kota Batam yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (19/4/2022) sore.

Baca juga: KPK Tahan Mantan Dirjen Kementan Setelah 6 Tahun Tersangka, eks Kapolresta Barelang Buka Suara!

Baca juga: Jadi Tersangka, Wali Kota Ambon Sempat Ngaku Sakit ke KPK, Tapi Jalan-jalan di Mal

Dalam rapat tersebut juga dihadiri Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah 1 Sumatera Maruli Tua Manurung, Serta Sekda dan Kepala Bapenda se-Kepulauan Riau.

Rudi juga melaporkan terkait sejumlah rencana pembangunan yang akan dilakukan pihaknya tahun ini.

Di antaranya seperti pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim, peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya.

"Mudah-mudahan tahun 2024 selesai semua, sehingga ke depan akan mampu mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Batam," ujarnya.

Saat wawancara, Rudi mengungkapkan, rencana mengupgrade alat tapping box (pencatat transaksi).

Seperti diketahui, melalui tapping box upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan.

"Maka perlu diupgrade ke hal yang lebih baik. Maka hari ini rapat aksi baru, yang diserahkan kepada Pemda bukan di KPK lagi. Dulu KPK melalui Bank Riau, kini Kepala Daerah disuruh inovasi bagaimana aksi pendapatan daerah meningkat," katanya.

Rudi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menindaklanjuti hal ini.

Menurutnya, semakin banyak alat yang terpasang akan semakin mengoptimalkan upaya tersebut.

Ia berharap hal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menggenapi usaha peningkatan ekonomi yang dilakukan di Pemko Batam maupun BP Batam.

"Kalau Allah izinkan apa yang kita usahakan di Pemko maupun BP Batam, semua tempat yang banyak orang dapat hasil duit. Kalau keduanya dapat uang masuk besar, jayalah Batam ini, dan ini untuk masyarakat Batam juga," paparnya.

Baca juga: Polri Libatkan KPK Lacak Aliran Dana Oknum Polisi Jadi Bos Tambang Emas Ilegal

Baca juga: KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin Beserta BPK Perwakilan Jabar, Sita Sejumlah Uang

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah 1 Sumatera Maruli Tua Manurung, memberikan apresiasi terhadap sejumah perencanaan yang dilakukan Pemko maupun BP Batam ke depan.

Maruli pun berpesan, agar seluruh daerah di Kepri dapat meningkatkan sistem administrasi terutama pada sektor perpajakan.

Sehingga dengan demikian peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nantinya akan sejalan dengann peningkatan pendapatan daerah.

"Kalau sistem administrasi kita lemah, pasti akan percuma meskipun PDRB nya tinggi. Karena akan terjadi kebocoran," kata Maruli.

Karena itu, Maruli juga berpesan kepada semua Bapenda se-Kepri untuk dapat benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada.

Kemudian, pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada lagi ditemukan kasus-kasus korpsi di Kepri.

"Kami memang saat ini fokus untuk upaya pencegahan. Sekali lagi saya ingatkan perkuat sistem administrasinya. Sehingga segala bentuk celah tindak pidana korupsi dapat kita cegah," katanya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi) (WartaKotalive.com/Abdi Ryanda Shakti)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: WartaKotalive.com