Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Gubernur Ansar Paparkan Komitmennya Sejahterakan Masyarakat Pesisir di Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan programnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya suku laut di Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Biro Adpim Pemprov Kepri/Tribun
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menerima rombongan Suku Laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin (18/7/2022). 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menerima rombongan Suku Laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin, (18/7/2022).

Sebelumnya, rombongan telah bertemu dengan Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara di hari yang sama.

Rombongan bertemu Gubernur untuk menyampaikan permintaan terhadap penetapan Perda mengenai tanah adat dan tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk termasuk suku laut.

Menurut mereka, dengan adanya praktik jual beli lahan serta pertambangan pasir laut berpengaruh besar pada hasil tangkapan nelayan.

Gubernur Ansar yang menerima audiensi dengan terbuka berkomitmen akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kepri, termasuk suku laut dan masyarakat pesisir lainnya.

Pembahasan kemungkinan penetapan Perda tanah adat dan tanah ulayat juga termasuk di dalamnya.

"Akan kita bahas kemungkinannya terlebih dahulu karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian apakah ada perda mengenai hal yang sama di daerah lain," kata Gubernur Ansar.

Baca juga: Gubernur Kepri Beri Bantuan 133 RT/RW dan 35 Posyandu di Jemaja Anambas

Ia juga menekankan perlunya referensi akademis dengan tujuan memperoleh informasi pasti mengenai asal usul keturunan, supaya sejarah menjadi satu alur dan tidak membingungkan.

Menurutnya, sudah terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang "mengklaim" silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau Lingga yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat tersebut.

"Beri kesempatan pada kami untuk bahas ini dulu ya, cari referensi hukum. Supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayatnya malah menimbulkan konflik. Maka harus didudukkan betul-betul" ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved