Semua Fraksi DPRD Natuna Sepakat Ranperda LPP APBD 2021 Disahkan Jadi Perda

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan atau LPP APBD Tahun 2021.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Natuna pada Senin (25/7/2022) malam, dibuka langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.

"Dalam Kesempatan ini masing masing fraksi akan menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah LPP APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah," kata Daeng Amhar.

Dalam rapat paripurna masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait ranperda LPP APBD Tahun 2021.

Pertama, Fraksi Pejuang Nurani Rakyat (PNR) menyampaikan; bagaimana pemerintah dapat memgambil langkah strategis untuk menambah sumber pendapatan daerah. Fraksi PNR menerima rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.

Kedua, Fraksi Partai Pemersatu Damai Natuna (PPDN) menyampaikan, meminta pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik, melakukan inovasi dalam pemanfaatan APBD dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat, solusi bahan bakar bagi nelayan, dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna, recofusing anggaran.

Sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan secara profosional.

Fraksi PPDN juga menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.

Ketiga, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga sejalan dengan keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan.

Laporan Pertanggungjawaban dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan manajemen pembangunan daerah kedepannya, dalam penyusunan rancangan APBD berikutnya harus sesuai dengan hasil pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah.

Fraksi PAN menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.

Keempat, Fraksi Partai Golkar menyampaikan, pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana potensi unggul daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, dapat membuat sekala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan daerah.

Fraksi Golkar menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.

Terakhir, Fraksi Gerindra turut menyutujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.

Acara ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Natuna Tentang rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021, yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda dan Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.

Pemerintah berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rancangan pembangunan Kabupaten Natuna ke depannya. (*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google