Indonesia Timbang Permohonan China Tanggung Bengkaknya Proyek Kereta Cepat

TRIBUNBATAM.id - Proyek kereta cepat Jakarta Bandung kerja sama Indonesia dan China kembali menjadi sorotan.

Itu setelah China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung bengkaknya biaya proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2019 lalu.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kerjasama Indonesia dan China itu diketahui mengalami cost overrun sebesar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Biaya itu membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 27,09 triliun dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun.

Pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sebab, menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

Baca juga: China Kerahkan Tukang Las Kebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Hal ini juga yang sejak awal menjadi janji Presiden Jokowi agar proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yang kepemilikan sahamnya oleh beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan China agar tidak bergantung pada APBN.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkap, biaya yang dikeluarkan untuk penyelsaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini awalnya 6 miliar dollar AS.

Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya terdiri dari pembebasan lahan, EPC, relokasi jalur dan biaya lainnya.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dolar AS sampai 300 juta dolar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dolar AS sampai 1,2 miliar dolar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," ucap dia seperti diberitakan Kompas.com.

Permintaan agar APBN Indonesia ikut menanggung bengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dibenarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Meski begitu, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut.

Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Tiongkok Kirim 17 Tenaga Ahli Bantu Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi.