Breaking News:

NATUNA TERKINI

SE Menpan RB Terbaru Soal Pendataan Pegawai Non ASN, Ini Kata BKPSDM Natuna

Kepala BKPSDM Natuna Muhammad Alim Sanjaya meminta pegawai jangan salah mengartikan SE Menpan RB terbaru terkait pendataan pegawai non-ASN

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Muhammad Ilham
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Muhammad Alim Sanjaya beri tanggapan soal SE Menpan RB terbaru 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) soal pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, menjadi pembahasan hangat bagi sejumlah pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasalnya SE baru itu menyebut, bagi pegawai berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Ariza, tenaga honorer yang sudah mengabdi kurang lebih 15 tahun di Pemkab Natuna berharap, ia dapat diangkat menjadi PNS maupun PPPK tanpa harus mengikuti tes seperti pengangkatan melalui database.

"Semoga dengan adanya pendataan pegawai non-ASN kali ini bisa diangkat menjadi PNS maupun PPPK," katanya, Senin (1/8/2022).

Ia mengatakan, apabila proses penerimaan nanti harus mengikuti seleksi atau tes tertulis dan harus bersaing dengan mereka yang baru lulus sekolah, sudah pasti tidak akan berhasil.

"Jika penerimaan seleksi nanti harus bersaing dengan anak baru lulus sekolah sudah pasti kami tidak bisa lagi bersaing. Jujur saja usia yang sudah 40 tahun lebih ini tidak akan mampu lagi mengikuti tes tertulis yang diadakan pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Lingga Tawarkan Tenaga Honorer Jadi Outsourcing Sikapi Kebijakan Menpan RB

Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pemberdayaan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Muhammad Alim Sanjaya menegaskan, bahwa SE yang dikeluarkan oleh Menpan-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli itu mengenai pendataan pegawai non-ASN harus dicermati kembali.

SE tersebut, mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

Sehingga setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk mewujudkan kejelasan status, karir dan kesejahteraan honorer bersangkutan.

"SE tersebut jangan disalah artikan seperti pengangkatan PNS yang masuk dalam database jilid Dua. Pada dasarnya surat itu meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing berdasarkan langkah-langkah yang sudah diatur dalam Surat Edaran tersebut," terang Alim. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved