Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

Pemkab Lingga Tawarkan Tenaga Honorer Jadi Outsourcing Sikapi Kebijakan Menpan RB

Bupati Lingga M Nizar tanggapi serius soal penghapusan honorer 2023. Pemkab menawarkan kehadiran tenaga outsourcing dengan bentuk CV tersendiri

Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
Dok.Prokopim Setda Lingga/Arpa Aindi
Bupati Lingga, Muhammad Nizar saat melaksanakan apel pagi di halaman Kantor Bupati Lingga, Daik, Senin (4/7/2022) 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan melakukan upaya-upaya strategis mengantisipasi penyederhanaan tenaga honorer, yang tertuang dalam aturan Kemenpan RB baru-baru ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar saat memimpin apel pagi bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di halaman Kantor Bupati Lingga di Daik, Senin (4/7/2022).

Berdasarkan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, ditegaskan penghapusan tenaga honorer akan diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Kendati demikian, Menpan RB baru-baru ini juga telah menegaskan SE yang dikeluarkannya bukan memberhentikan honorer secara massal.

Tetapi lebih menekankan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan penataan honorer yang ada. Kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah diarahkan untuk mengalihkan honorer ke PPPK dan tenaga outsourcing.

Dalam hal ini, Nizar menanggapi serius.

Menurutnya, kehadiran tenaga honorer justru sangat dibutuhkan di tengah-tengah pemerintahan daerah yang sedang berkembang.

Baca juga: Soal Penghapusan Honorer 2023, Puluhan PTT di Pemkab Natuna Bertandang ke Gedung DPRD

Baca juga: Tahun Depan Honorer Dihapus Pemerintah, Naik Kasta Jadi CPNS atau PPPK asal Lolos Kriteria Ini

Beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan diskusi kecil bersama Sekretaris Daerah (Sekda), dan beberapa OPD yang terkait.

Hasil rapat, pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan inventarisasi berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), baik THL maupun PTT yang ada, untuk kemudian diusulkan menjadi PPPK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved