Gubernur Kepri Sebut APBD Perubahan 2022 Diproyeksi Alami Defisit Rp 2,4 Miliar

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna, Senin (15/8/2022).

Rapat yang digelar di Balairung Raja Khalid, Kantor DPRD Provinsi, Dompak, Tanjungpinang itu dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Dalam pidatonya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,828 triliun.

Total anggaran itu merupakan perumusan empat prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD.

"Keempat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pergub Kepri No. 53 tahun 2022 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tersebut antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal," ujar Gubernur.

Baca juga: Gubernur Kepulauan Riau Sematkan Satyalancana Karya Satya untuk 35 ASN Kepri

Menurut Ansar, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi.

Kemudian antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/ atau keadaan luar biasa.

"Berikutnya kami sampaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2022 yaitu pendapatan tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 2,498 miliar dari semula sebesar Rp 3,480 triliun menjadi Rp 3,477 triliun," papar Gubernur Ansar.

Kemudian tambah Gubernur, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 89,791 miliar atau 7,81 persen.

Sedangkan proyeksi PAD yang bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya yang sah tidak mencapai target.

"Sedangkan pendapatan tansfer mengalami penurunan sebesar Rp 310 miliar, lainnya yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 6,319 miliar atau sebesar 501,11 persen," jelasnya.

Baca juga: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serukan Semangat Kolaborasi Bangun Kepri

Gubernur melanjutkan, belanja daerah Provinsi 2022 diproyeksikan menurun sebesar Rp 41,983 miliar dengan nilai yang semula sebesar Rp 3,870 triliun menjadi sebesar Rp 3,828 triliun, serta adanya belanja tambahan sebesar Rp 28,495 miliar.

"Sedangkan pembiayaan daerah diproyeksikan menurun sebesar Rp 39,485 miliar dari semula sebesar Rp 390 miliar menjadi Rp 350,514 miliar"

"Hal tersebut akibat adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit sebesar Rp 39,485 miliar yang ditargetkan sebesar Rp 210 miliar menjadi hanya sebesar Rp 170,514 miliar," ungkap Gubernur.

Ansar menjelaskan, SiLPA tersebut terdiri dari SiLPA BLUD, DAK, SPP, dan DBH Dana Reboisasi. Kemudian pinjaman daerah kepada PT. SMI sebesar Rp 180 miliar masih tetap dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah.

Terakhir, Gubernur Ansar berharap rancangan dalam paripurna ini dapat segera dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi.

"Sehingga penetapan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu" tutupnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google