Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Gubernur Kepri Sebut APBD Perubahan 2022 Diproyeksi Alami Defisit Rp 2,4 Miliar

Gubernur Kepri Ansar Ahmad sampaikan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022. Ansar sebut APBD P diproyeksi alami defisit Rp 2,498 miliar

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Dok. Biro Adpim Pemprov Kepri
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna, Senin (15/8/2022). 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna, Senin (15/8/2022).

Rapat yang digelar di Balairung Raja Khalid, Kantor DPRD Provinsi, Dompak, Tanjungpinang itu dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Dalam pidatonya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,828 triliun.

Total anggaran itu merupakan perumusan empat prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD.

"Keempat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pergub Kepri No. 53 tahun 2022 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tersebut antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal," ujar Gubernur.

Baca juga: Gubernur Kepulauan Riau Sematkan Satyalancana Karya Satya untuk 35 ASN Kepri

Menurut Ansar, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi.

Kemudian antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/ atau keadaan luar biasa.

"Berikutnya kami sampaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2022 yaitu pendapatan tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 2,498 miliar dari semula sebesar Rp 3,480 triliun menjadi Rp 3,477 triliun," papar Gubernur Ansar.

Kemudian tambah Gubernur, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 89,791 miliar atau 7,81 persen.

Sedangkan proyeksi PAD yang bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya yang sah tidak mencapai target.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved