NURDIN BASIRUN BEBAS
Agenda Mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Setelah Bebas dari Penjara
Mantan Ajudan Nurdin Basirun, Yova Apriazir mengatakan, setelah mendapat bebas bersyarat Mantan Gubernur Kepri itu akan tiba di Batam besok, Sabtu
lihat foto
Divonis 4 Tahun Penjara
Mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah menjalani lebih kurang 2 tahun pidana dari vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipidkor Jakarta, pada April 2020.
Nurdin Basirun menjalani pidana di Lapas Suka Miskin, Provinsi Jawa Barat akibat terjerat kasus suap izin pemanfaatan ruang laut dan gratifikasi jabatan.
Nurdin Basirun mendapat bebas bersyarat hari ini, Jumat (19/8/2022) setelah Jumatan.
Baca juga: Dapat Remisi, Mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Bebas Bersyarat Hari Ini
"Pak Nurdin bebas setelah Jumatan hari ini," ucap Huzrin Hood.
Sebelumnya, Nurdin Basirun divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Nurdin dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.
Dalam putusan, Nurdin dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.
Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri.
Selain itu, ia juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.
Pada perkara suap, Nurdin telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Nurdin dikenai Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (tribunbatam.id/Yeni Hartati/Endra Kaputra)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
