Breaking News:

NELAYAN DATANGI DPRD BINTAN

Hasil Tangkap Ikan Nelayan Turun, Marjana Menangis saat Audiensi di DPRD Bintan

Ibu Marjana menangis di DPRD Bintan saat menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya yang nelayan karena aktivitas kapal trawl di laut Bintan

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Seorang warga Bintan Pesisir, Marjana, menangis saat menyampaikan keluhannya dalam pertemuan Komisi I DPRD Bintan dengan para nelayan di ruang rapat Komisi I DPRD Bintan, Senin (22/8/2022) 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Seorang warga Bintan Pesisir, Marjana, menangis saat menyampaikan keluhannya dalam pertemuan Komisi I DPRD Bintan dengan para nelayan di ruang rapat Komisi I DPRD Bintan, Senin (22/8/2022).

Di depan wakil rakyat, Ibu Marjana yang memiliki anak sebagai nelayan ini menangis saat menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya.

Tangisan itu pecah, saat dirinya menyebutkan bahwa cucu yang dirawatnya dan duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) malu bersekolah karena tidak sanggup membayar uang SPP sekolah.

“Cucu saya sampai malu nak sekolah bapak-ibu, karena tiga bulan belum bayar SPP sekolah,” ucapnya dalam pertemuandengan DPRD Bintan.

Akhirnya, ia terpaksa harus membohongi cucunya jika ayahnya akan pulang dan membawa uang untuk membayar SPP sekolah.

"Maka dari itu saya berharap kepada pemerintah mengambil kebijakan untuk menyikapi kapal cantrang, kapal trawl dan kapal mini trawl"

"Soalnya, keberadaan kapal-kapal itu sangat merugikan nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tradisional," ungkapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS, Nelayan Bintan Datangi Kantor DPRD Keluhkan Pukat Cantrang

Sementara itu, dalam audiensi perwakilan Dinas Perikanan Bintan, Sarfidin Alustcu menjelaskan, jika kapal trawl memang dilarang pengoperasiannya dikarenakan merusak hamparan dasar laut.

Tetapi saat ini kewenangan pengawasan bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi kalau 5 sampai 30 GT itu kewenangannya pemerintah provinsi, sedangkan di atas 30 GT itu kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan,” terangnya.

Sarfidin menambahkan, terkait wilayah tangkap nelayan menurutnya, telah diatur dalam izin yang dikeluarkan Kementrian Kelautan.

"Bila melaut di luar wilayah tangkap perikanan, maka itu tidak dibolehkan," jelasnya.(tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved