Breaking News:

OJK Dukung Transformasi Digital BPR dan BPRS di Kepulauan Riau

Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS dan sosialisasi Transformasi Digital BPR dan BPRS secara Hybrid

ISTIMEWA
Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS dan sosialisasi Transformasi Digital BPR dan BPRS secara Hybrid di Hotel Swiss-Bell Batam pada tanggal 8 September 2022 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dalam rangka melakukan evaluasi untuk mendorong kinerja BPR dan BPRS di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan mendukung kerjasama BPR/BPRS dengan Fintech (Peer to Peer Lending), Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS dan sosialisasi Transformasi Digital BPR dan BPRS secara Hybrid di Hotel Swis-Bell Batam pada tanggal 08 September 2022.

Acara tersebut dihadiri oleh 46 BPR dan BPRS yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan narasumber Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan PT BPR Indra Candra dari Bali.

Dalam sambutan yang disampaikan Rony Ukurta Barus selaku kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa hingga Semester I Tahun 2022 kondisi sektor
Perbankan berada dalam kondisi yang stabil, pada aspek permodalan rasio permodalan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga dengan 45 BPR/BPRS memiliki rasio CAR di atas 15 persen dari yang diatur ketentuan sebesar 12 persen dan jumlah BPR yang sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 Miliar pada tahun 2024 sebanyak 41 BPR/BPRS.

Pada aspek likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Kepulauan Riau terjaga di angka sebesar 73,26 persen .

Pada kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, hadir juga Bapak Dian Panca Putra Nandika selaku Deputi Direktur Pengaturan BPR 1 Otoritas Jasa Keuangan yang menyampaikan materi terkait POJK Nomor 25/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS dan SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk BPR yang merupakan salah satu bentuk upaya OJK dalam mendorong transformasi Digital BPR dan BPRS dari sisi pengaturan yang bersifat principle based.

Dalam kegiatan dimaksud juga dipaparkan materi terkait peluang dan mekanisme kerjasama BPR dan BPRS dengan Fintech yang disampaikan oleh Bapak Ade Sumaryadi perwakilan dari AFPI sekaligus CEO Lahan Sikam salah satu Fintech Peer to Peer Lending yang telah melakukan kerjasama dengan BPR.

Adapun dengan penyampaian materi terkait Fintech Peer to Peer Lending Legal kepada seluruh BPR dan BPRS di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan peluang terwujudnya kerjasama antara BPR/BPRS yang ada di Wilayah Kepulauan Riau dengan Fintech Peer to Peer Lending Legal yang ada di Indonesia sehingga daya saing BPR/BPRS, khususnya di Wilayah Kepulauan Riau dapat semakin meningkat dan semakin memudahkan
masyarakat untuk mengakses kebutuhan permodalan.

Berdasarkan data diketahui bahwa sampai dengan Juni 2022, total borrower pada Fintech Peer to Peer Lending Legal atau jumlah penerima pinjaman di Provinsi
Kepulauan Riau mencapai 250.000 peminjam dengan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman mencapai Rp2,8 Triliun.

Adapun beberapa manfaat Fintech Pendanaan Bersama antara lain adalah mempermudah masyarakat yang unbanked dan undeserved untuk mengakses kredit, mempermudah layanan finansial, dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan dana yang Lender lakukan maupun dengan beberapa cara lainnya, membantu UKM mendapatkan modal usaha berbunga rendah, mendukung inklusi keuangan nasional, dan membantu mengisi credit gap di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, hadir juga Direktur Utama BRP Indra Candra Ibu Fransisca Amelia Mulyadi yang menyampaikan materi mengenai Moving Towards a
Cashless Society yang didalamnya menjelaskan juga terkait pengalaman melakukan kerjasama antara BPR Indra Candra dengan Fintech Peer to Peer Lending.

Dengan adanya pemaparan mengenai pengalaman kerjasama tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi BPR dan BPRS di Kepulauan Riau untuk dapat melakukan Kerjasama dengan Fintech Peer to Peer Lending.

Namun demikian OJK senantiasa mengingatkan masyarakat agar hanya berhubungan dengan perusahaan Fintech Peer to Peer Lending yang terdaftar di OJK dengan
memastikan legalitas perusahaan Fintech tersebut selaku pemberi pinjaman terlebih dahulu melalui saluran yang tersedia seperti telepon Kontak OJK 157 atau melalui website OJK (www.ojk.go.id). (*)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved