Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Bertemu Menkumham Yasonna, Gubernur Kepri Minta Kebijakan Bebas VoA Diberlakukan Lagi

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Menkumham Yasonna Laoly membahas kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) yang saat ini dihentikan sementara

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Biro Admin Pemprov Kepri
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad saat berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dalam lawatannya ke DKI Jakarta, Jumat (23/9/2022). 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad bertemu langsung dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dalam lawatannya ke DKI Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri itu bersama Menteri Yasonna membahas kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) yang saat ini dihentikan sementara.

Gubernur Ansar meminta kebijakan Menkumham Yasonna untuk memberikan diskresi, khususnya bagi Provinsi Kepri terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2020.

"Minimal, ekspatriat yang ada di Singapura mendapatkan bebas visa untuk berwisata ke Kepri," kata Ansar.

Dengan mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 di Kepri yang terbilang cukup sukses, Ansar meminta kepada Menteri Yasonna agar kebijakan bebas VoA ke depan dapat diberlakukan kembali secara keseluruhan seperti saat sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Kondisi Kepri saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan kita sudah melakukan survei serologi, dimana kekebalan tubuh kelompok masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai herd immunity, dengan hasil pemeriksaan titer antibodi total masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Progres booster vaksinasi juga telah mencapai hampir 57 persen," ujar Gubernur.

Baca juga: Gubernur Kepri Rakor Bersama Kepala Bappenas Bahas Proyek Jembatan Batam Bintan

Selain membahas VoA, Gubernur Ansar juga meminta langsung kepada Menteri Yasonna untuk mengeluarkan kebijakan agar kapal pesiar (cruise ship) dapat diizinkan untuk labuh jangkar tanpa dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beberapa bulan yang lalu, Gubernur Ansar juga telah menyurati secara resmi Menkumham mengenai hal tersebut, agar para wisatawan dapat turun di suatu kawasan wisata tertentu.

Hal ini pun menurut Gubernur Ansar, telah mendapat lampu hijau dari Menteri Yasonna bersama Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris.

Baca juga: Gubernur Kepri dan Dirjen Hubud Teken MoU Kembangkan Bandara Karimun

"Rencananya wisatawan dari kapal pesiar nantinya akan diberi kartu pass sebagai penanda dan dari kapal pesiar wisatawan dapat turun selama 7 jam," katanya seusai pertemuan.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved