Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Gubernur Kepri Rakor Bersama Kepala Bappenas Bahas Proyek Jembatan Batam Bintan

Rapat koordinasi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ini dilakukan terkait tindaklanjut pembangunan Jembatan Batam Bintan

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Biro Adpim Pemprov Kepri/Tribun
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (21/9/2022). Rakor itu di antaranya bahas rencana proyek Jembatan Batam Bintan 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi ekonomi di wilayah Kepri.

Pada Rabu (21/9/2022), Gubernur Kepri itu melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta.

Rapat koordinasi ini dilakukan terkait tindaklanjut pembangunan Jembatan Batam Bintan.

Saat ini progres rencana itu telah hampir rampung untuk memasuki proses lelang di Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan alokasi Penetapan Lokasi (PL) untuk lahan trase jalan penghubung Jembatan Batam Bintan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

"Koordinasi terus kita lakukan dengan pemerintah pusat. Semua kewajiban daerah sudah kita lakukan karena urgensi Jembatan Batam Bintan ini sangat dibutuhkan untuk memicu perekonomian di Kepri," kata Gubernur Ansar.

Baca juga: Menanti Pembangunan Jembatan Batam Bintan, Ansar Ahmad Sampaikan Progres Terkini

Selanjutnya, penyempurnaan DED Jembatan Batam Bintan dilakukan untuk memenuhi readiness criteria design.

Untuk penyempurnaan perlu dilakukan Oceanografi yaitu penyelidikan tanah secara menyeluruh sebanyak 24 titik.

Selain itu Pemprov Kepri melakukan survei meliputi survey bethimetri, sub bottom, profilling, hidro-oseanografi dan soil investigation dan penyelidikan tanah sebanyak delapan titik.

Hasil penelitian tersebut telah diserahkan ke Kementerian PUPR dan dilakukan pembahasan bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Dan untuk memenuhi kekurangan 16 soil investigation, telah diusulkan melalui surat Gubernur Kepri kepada Kementerian PUPR untuk dapat dilakukan penganggaran melalui APBN untuk penyelidikan geoteknik tambahan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved