KSAL Perintahkan 12 KRI TNI AL Bergerak Amankan KTT G20 Bali

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - TNI Angkatan Laut bakal berkontribusi dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.

TNI AL bakal mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 di Bali pada November 2022.

Pengerahan belasan KRI unsur TNI AL ini untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 di Bali pada November 2022 pada sektor perairan.

Forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Baca juga: Prajurit TNI AL Puslatpurmar 9 Dabo Singkep Lingga Ikuti Pekan Pelatih

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China.

Kemudian Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada 13 April 2022, Indonesia mengundang sembilan negara tamu (invitees) yang nantinya turut memberikan pandangan dalam pembahasan prioritas.

Baca juga: Jokowi Pastikan Vladimir Putin Hadir di KTT G20, Jangan Sampai Ada Perpecahan

Negara tersebut yakni Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Selain negara, ada 10 organisasi internasional yang diundang, yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), dan International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO).

World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).

Diundangnya negara tamu tersebut tidak terlepas dari penekanan Presiden Joko Widodo untuk presidensi G20 Indonesia, yakni inklusivitas, untuk mewujudkan pemulihan bersama pasca-pandemi Covid-19 alias 'leave no one behind'.

“Sementara ini kita siapkan 12 KRI yang kita siapkan (untuk pengamanan KTT G20),” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono di Markas Komando Armada (Koarmada) I, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Walikota Berharap, KTT G20 Tahun 2022 di Indonesia Bisa Digelar di Batam

Yudo mengatakan, pihaknya terus mematangkan dan melaporkan persiapan pengamanan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Ia menegaskan bahwa pada intinya TNI Angkatan Laut siap mengamankan pelaksanaan KTT G20.

“Kita siap, nanti dengan unsur-unsur yang digelar apakah nanti penggerakan unsur dari pangkalan atau menggunakan unsur gelar, ini masih dalam rapat,” kata Yudo.

Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada II Laksamana Muda TSNB Hutabarat akan dipercaya menjadi komando pengendali operasi (Kodalops) pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan.

Yudo menyebut Hutabarat mempunyai tugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia.

“Nanti harus dalam satu kendali karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka,” ujar Yudo.

Baca juga: Pandemi Global Corona Masih Panjang, Karena Konflik Peran WHO; Trump dan Jinping Batalkan KTT G-20

Selain itu, TNI AL nantinya juga akan mengatur sektor perairan untuk penempatan KRI maupun kapal perang asing.

Yudo menambahkan, sejauh ini sudah ada kesepakatan Internasional mengenai kedatangan kapal perang asing.

Kehadiran kapal perang asing tersebut tak lain untuk pengamanan kepala negara mereka yang datang ke suatu negara.

“Ini sudah menjadi kesepakatan internasional di mana di suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial kita, ya kita yang akan mengatur untuk sektor patrolinya dari unsur-unsur tersebut,” imbuh dia.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Kompas.com