Seluruh Fraksi DPRD Natuna Setujui Ranperda Perubahan APBD 2022 dengan Catatan

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya, Marzuki.

Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Kabupaten Natuna menghitung belanja operasi belanja hingga satu tahun penuh. Sehingga di APBD-P tidak ada lagi penambahan maupun pengurangan pada sisi belanja operasi.

Marzuki juga mengharapkan Bupati untuk segera menyelesaikan segala utang kepada pihak ketiga dan utang lainnya, mengingat utang pada pihak ketiga sudah hampir 9 bulan.

Meminta agar kegiatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya untuk segera dilaksanakan minimal pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

Dilanjutkan dengan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Azi. Fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah menggunakan anggaran perubahan secara efisien di sisa waktu 3 bulan kedepan.

Pihaknya meminta agar Pemda melakukan pengawasan internal yang ketat terkait penggunaan anggaran perubahan tersebut.

Membuat laporan yang lebih akuntabel dan transparan demi menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran perubahan.

Mengharapkan agar Pemda melakukan langkah-langkah inovatif yang dapat memaksimalkan pendapatan berupa PAD dari sektor unggulan.

Serta meminta agar Pemda memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan dan penerapan anggaran seluruh bidang terutama bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapat porsi yang lebih besar sesuai dengan ketetapan aturan dan perundang-undangan sehingga lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi PNR yang disampaikan oleh Syaifullah, berharap agar pemerintah daerah untuk meninjau ulang kembali tentang penyusunan anggaran dan kegiatan di dalam anggaran perubahan tersebut.

Mengharapkan Pemda agar proporsional dalam menyusun APBD perubahan mengingat situasi anggaran daerah yang tidak stabil.

Dan meminta Pemda menyusun anggaran perubahan agar lebih terfokus kepada pembayaran hutang daerah pada kegiatan tahun sebelumnya serta jangan sampai terjadi hutang lagi di tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan dari Fraksi PAN yang disampaikan oleh Wan Ricci Saputra, meminta agar RAPBD dan perubahan Ranpeda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat kabupaten Natuna.

Sekaligus mengharapkan agar pemda mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber pendapatan yang sah melalui kajian potensi yang ada di kabupaten Natuna.

Terakhir fraksi PPDN yang disampaikan oleh Wan Aris Munandar, menyarankan agar pemda untuk terus melakukan rasionalisasi pada masing-masing opd agar tercapainya efisiensi dan efektif dalam pengelolaan anggaran secara maksimal agar diserap oleh masyarakat.