Polres Bintan Periksa Pengusaha Ikan Buntut BBM Solar Nelayan Langka

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Dampak langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan tradisonal menjadi atensi penyidik Satreskrim Polres Bintan.

Mereka memanggil pengusaha ikan, Akok di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan tekait kelangkaan BBM jenis solar untuk nelayan.

Penyidik Polres Bintan memeriksa pengusaha ikan bernama Akok, terkait kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan.

"Total penyidik Polres Bintan sudah memanggil 20 orang untuk diminta keterangannya sebagai saksi," ungkap Kasatreskrim Polres Bintan AKP Mohammad Darma Ardiyaniki belum lama ini.

Kasat Reskrim Polres Bintan ini pun mengungkap jika penyidik sudah menyegel gudang solar milik pengusaha ikan di Kelurahan Kawal tersebut.

Baca juga: Satlantas Polres Bintan Bagikan Sembako ke Pedagang Kaki Lima

Meski audah naik ke tahap penyidikan, penyidik Polres Bintan menyebut jika Akok masih berstatus sebagai saksi.

Pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti terkait hal ini.

Dari data kapal pengusaha ikan ada 30 kapal nelayan yang mendapatkan rekomendasi untuk penyaluran BBM subsidi.

Saat ini tim penyidik sedang melakukan pendalaman penyalahgunaan terhadap kapal yang tidak memiliki rekomendasi.

"Kami juga masih melakukan koordinasi dengan ahli, untuk kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan tradisional itu," ucapnya.

Baca juga: Polres Bintan Kerahkan 160 Personel saat Tour de Bintan 2022

Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bintan Timur, Kabupaten Bintan sebelumnya mengeluhkan sulitnya mendapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Menurut Ketua HNSI Bintan Timur, Muji Arifin menuturkan, bahwa saat ini BBM jenis solar subsidi sangat sulit didapatkan nelayan kecil di Bintan Timur.

"Hal ini dinilai, karena penyaluran BBM yang tak tepat sasaran. Soalnya masih banyak kapal ukuran 10 GT keatas yang mendapatkan BBM subsidi," terangnya belum lama ini.

Menurutnya, kapal berukuran 10 GT keatas termasuk skala industri.

Namun, masih banyak juga mendapatkan BBM bersubsidi.

Sehingga kapal-kapal kecil yang digunakan nelayan kecil menjadi susah didapatkan.

Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, Satpolairud Polres Bintan Beri Bantuan Beras ke Nelayan

"Jadi jangan dipukul rata, sehingga menyebabkan BBM jenis solar langkah," terangnya.

Selain itu, sejumlah kapal di wilayah Bintan Timur juga sudah ada tidak aktif melaut lagi. Namun, terkadang diduga masih mengambil BBM subsidi.

"Maka dari itu kita meminta kepada Pemerintah mendata ulang kapal nelayan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bintan," terangnya.

Muji juga menambahkan, harus di data ulang dan harus membagi-bagi. Yang 10 GT kebawah dan yang 10 GT keatas harus tidak disamakan.

"Itu yang kadang-kadang sangat disayangkan. Cuma kenapa pemerintah kita seperti tidak mau mendata ulang. Sementara kita yang nelayan kecil yang menjadi korban," ucapnya.

Akibat langkahnya BBM jenis solar, sehingga banyak nelayan kecil di Bintan Timur yang tidak melaut.

"Seharusnya nelayan kecil yang benar-benar mendapatkan subsidi atau perhatian pemerintah penuh. Tapi alhasil tidak mendapatkan hal itu," ungkapnya.

Ia juga mengimbau agar para nelayan supaya dapat mengurus surat-surat, khususnya E-Pass Kecil.

Baca juga: Menanti Penegak Hukum Bongkar Dugaan Penimbunan BBM Solar Subsidi di Lingga

"Dengan adanya pengurusan E-Pass Kecil ini, kita mengetahui ada berapa ratus kapal yang masij beroperasi, termasuk jenis kapalnya," ucapnya.

REAKSI Plt Bupati Bintan

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, Roby Kurniawan menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dan sudah menggelar rapat dengan pihak Pertamina terkait keluhan nelayan.

Pertamina menyampaikan persoalan kuota itu ada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Terkait hal ini, lewat Gubernur Kepri Ansar Ahmad, juga sudah menyusulkan penambahan kuota BBM.

"Dari informasi yang kita dapat dari hasil Rapat Kerja (Raker) di Provinsi, pengajuan kuota yang dari belakang itu dimajukan untuk pemenuhan BBM bersubsidi, khususnya solar," terangnya belum lama ini.

Pemkab Bintan juga akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian BBM subsidi, khususnya solar.

"Nanti kita akan cek untuk pendistribusiannya. Kita tidak menduga ada permainan dan lain sebagainya. Kita akan coba cek apa permasalahan BBM subsidi solar ini bisa langka," ungkapnya.

Roby menambahkan, bahwa untuk kuota BBM subsidi jenis solar sudah diusulkan tambahan, termasuk untuk di Kecamatan Tambelan.

"Mengenai pengurangan kuota ini juga permasalahan Nasional. Banyak daerah di seluruh Indonesia itu dikurangi kuota BBM subsidinya," tutupnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google