Inflasi Kepri Capai 1,06 Persen, Anggota DPRD Kepri Usulkan Pemerintah Bagi BLT

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kenaikan harga sektor transportasi dan kebutuhan pokok menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 3 Oktober 2022, inflasi di Kepri mencapai 1,06 persen.

Angka tersebut dilihat dari IHK Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin turut menyayangkan penyebab timbulnya inflasi di Kepri pada September 2022 ini.

Menurutnya, pemerintah harus merespon hal ini dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, khususnya ojek online, nelayan, hingga pekerja transportasi umum.

Bantuan tersebut juga bisa berupa subsidi untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, kenaikan harga bensin ini juga dinilai mengakibatkan naiknya tarif jasa transportasi.

"Harga tiket kapal naik, tarif angkot, dan kebutuhan pokok juga naik. BLT adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat," ujar Wahyu.

Baca juga: Inflasi Kepri September 2022 Capai 1,06 Persen, Dipicu Harga BBM dan Bahan Pangan

Dari segi upaya penurunan harga kebutuhan pokok, ia pun mendorong pemerintah daerah memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu ratusan hektare di tahun mendatang.

Menurutnya, kawasan pertanian terpadu penting dibangun untuk menjaga ketersediaan komoditas dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di Kepri yang notabene bukan daerah penghasil bahan pangan.

"Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita bisa swasembada pangan sampai 30 persen," jelas Wahyu.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk membangun pasar induk di empat daerah populasi terbesar, seperti Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Keberadaan pasar induk itu dapat menjadi sarana pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Segala upaya ini juga harus didukung dengan perbaikan kualitas tenaga kerja serta peningkatan upah pekerja. Dalam hal ini, tambahnya, balai latihan kerja (BLK) di daerah-daerah harus dihidupkan kembali secara maksimal. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)