DISKOMINFO KEPRI

Dewi Kumalasari Ansar Ahmad Fokus Tekan Angka Stunting, Pimpin Rakor TPPS

Ketua TP-PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar Ahmad memimpin rakor tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tahun 2022.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Dok Biro Adpim Pemprov Kepri
Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dewi Kumalasari memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2022. Rakor tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/10/2022). 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dewi Kumalasari memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2022.

Rakor yang dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Kepri itu berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/10/2022).

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen aksi bersama antara TP-PKK Kepri, BKKBN Kepri, Bappeda Kepri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam TPPS untuk upaya percepatan penurunan Stunting di Provinsi Kepri.

Dalam pemaparannya, Kepala BKKBN Kepri, Rohina menyebutkan, percepatan penurunan stunting sangatlah penting karena stunting mempengaruhi perkembangan otak anak yang berdampak pada gagal tumbuh.

Selain itu, stunting juga menghambat perkembangan kognitif dan motorik yang dapat menurunkan produktivitas SDM di Kepri 15 tahun mendatang.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Hadiri Pengantar Tugas Irjen Pol Rudi Pranoto

Ketua TP PKK Kepri fokuskan tekan angka stunting 1
Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dewi Kumalasari memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2022. Rakor tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/10/2022).

Serta berdampak juga pada potensi kerugian ekonomi dari rendahnya produktivitas SDM di Kepri.

"Oleh karena itu penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multi-pihak dan lintas sektor dimulai dari penguatan kelembagaan pengelolaan stunting dari level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan lembaga non-pemerintah yang terkait," ungkapnya.

Rohina menambahkan, ketersediaan data yang akurat juga sangat penting untuk perencanaan dan implementasi arah kebijakan penanganan stunting di Kepri.

Hasil akhir yang diharapkan menurutnya adalah dapat menurunkan prevalensi stunting dengan tepat sasaran, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Kemudian menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Baca juga: Wakil Gubernur Kepri Ajak Masyarakat Batam Gunakan Pembungkus yang Ramah Lingkungan

Rohina juga menyampaikan, beberapa faktor penyebab stunting di Kepri.

Di antaranya pernikahan dini, pola asuh keluarga balita atau asupan makanan balita tidak tepat, ibu hamil dan remaja putri kurang gizi, jaminan pelayanan kesehatan serta kurangnya akses sanitasi dan air bersih.

"Saya berharap agar upaya mencegah terjadinya stunting dimulai sejak remaja, calon pengantin, kehamilan, termasuk perbaikan pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi, dan lainnya," harapnya.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala BKKBN Kepri tersebut, Dewi mengatakan, terkait dengan stunting adalah masalah nasional dan perlu dituntaskan bersama. Karena itu melalui rapat koordinasi ini, masing-masing OPD yang tergabung dalam TPPS tentu memiliki perannya masing-masing.

“Stunting adalah masalah nasional yang perlu kita tuntaskan bersama, oleh karena itu melalui rapat koordinasi ini, masing-masing OPD tentunya memiliki perannya masing-masing, dengan rapat koordinasi ini kita tetap mengacu pada regulasi. Sehingga Insya Allah masalah stunting di Provinsi Kepri bisa terselesaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Tekan Inflasi, Sekdaprov Kepri Imbau Satgas Pangan Terus Pantau Harga Pasar

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved