Sekdako Batam Dukung Rencana Penggunaan Bus Rapid Transit Berkarbon Rendah

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sekretaris Daerah Kota Batam atau Sekdako Batam Jefridin Hamid menilai penggunaan Bus Rapid Transit (BRT) berkarbon rendah di Batam layak untuk direalisasikan.

Rencana penggunaan Bus Rapid Transit berkarbon rendah, menurut Sekdako Batam sejalan RPJMD Batam, khususnya mengenai pengembagan transportasi di Batam.

Dukungan Sekdako Batam untuk penggunaan Bus Rapid Transit atau BRT) berkarkon rendah ia sampaikan saat menerima kunjungan European Investment Bank (EIB).

Kunjungan tersebut dalam rangka studi kelayakan perihal rencana pembangunan.

Ia menjelaskan, dalam RPJMD Kota Batam, berbagai kegiatan pengembangan infrastruktur terus dilakukan.

Baca juga: Pemko Batam Maksimalkan Penggunaan SP4N-LAPOR! Respon Pengaduan Makin Cepat

Salah satunya yakni infrastruktur jalan yang sedianya masif dikembangkan.

Jefridin menyebutkan, pengembangan jalan, yang setiap jalurnya terdiri dari lima lajur.

Satu di antaranya guna mengkonkritkan rencana pengembangan transportasi di Batam.

“Pak wali terus melalukan pengembangan infrastruktur, tahun ini pelebaran jalan dilanjutkan, tahun depan juga demikian," ujar Jefridin Hamid.

Hal yang sama sebelumnya dilakukan oleh GIZ Germany.

Kepada tim EIB, Jefridin menyampaikan perihal daya dukung dan alasan yang menguatkan bahwa BRT di Batam layak untuk direalisasikan

Saat ini, pihaknya sedang menyusun Kajian/Rancangan Perda Hubungan Keuangan Daerah Pusat.

Di dalam salah satu pasalnya, kebijakan transportasi yang rencananya diberlakukan adalah pajak progresif untuk kendaraan.

“Lewat ini, masyarakat Batam akan menahan diri perihal angkutan pribadi,” ujar Jefridin Hamid.

Baca juga: Pemko Batam Berangkatkan 80 Tokoh Masyarakat Umrah ke Tanah Suci

Kemudian, penduduk Batam yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang, hampir 40 persen orang muda yang bekerja di sektor industri.
Kelompok ini tentu berharap dan akan terbantu dengan transportasi massal seperti BRT.

“Saya atas nama Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi, mudah-mudahan rencana bersama BRT ini terwujud dan terlaksana dengan baik,” kata Jefridin.

Sebagai bentuk keseriusan, dan menyatakan kesiapan perihal pengembangan BRT di Batam, Pemko Batam lantas akan bersurat yang telah diteken langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk dikirim ke Bapennas dan Kemenhub.

Kerap dalam berbagai kesempatan berdialog dengan masyarakat, terungkap keinginan akan adanya transportasi massal yang mumpuni di Batam.

“Pak wali juga mendorong ke depan kalau kerja pakai kendaraan umum,” katanya.

Sementara Prinsipal Transport Advisor Projects Directorate EIB, Meryn Martens, mengungkapkan kedatangan pihaknya untuk mengevaluasi dari dekat daerah yang menjadi tujuan rencana pengembangan BRT.

Baca juga: Pemko Batam Terima Hibah 10 Bus dari Kemenhub untuk Transportasi Masyarakat

“Sebelum kami mendapatkan petunjuk Bapennas dan Kemenhub. Biasa kami datang mengevaluasi kota-kota yang mana memang layak mendapatkan pengadaan sesuai standar yang kami tetapkan,” kata dia.

Pada tahun 2019 berdasarkan nota kesepakatan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Batam merupakan pilot projek BRT bersama lima daerah lainnya.

Berdasarkan penunjukan tersebut hasilnya adalah hasil perencanaan FS BRT.

Kemudian, diikuti studi kelayakan oleh EIB, kemarin perihal penjajakan realisasi pembangunan BRT melalui investasi EIB melalui pemerintah pusat.

Namun kini, Jakarta menjadi prioritas utama proyek ini dan juga prioritas lain adalah Makassar.

Baca juga: Pemko Batam Sepakat RSUD Embung Fatimah jadi Rujukan Berobat Warga Natuna

Alasan Batam yang belum termasuk prioritas ini yang membuat tim EIB turun menggelar studi kelayakan.

Pihaknya mendapat informasi bahwa Batam belum memiliki rencana jangka panjang perihal BRT.

“Saya ingin tahu mengapa Batam yang kita ingin kan bersama menjadi prioritas pada blue book yang ada di Bapennas,” katanya.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Kadis Perhubungan, Kadis BMSDA Yusmasnur.

Kemudian Kadis Kominfo Azril Apriyansah, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Suhar, Bapelitbang, BPKAD, dan DLH.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)