Breaking News:

PEMKAB KARIMUN

Pemkab Karimun dan Kejari Teken MoU Terkait Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

Bupati Karimun Aunur Rafiq sebut, dengan adanya pendampingan dari Kejari terkait hukum perdata dan TUN, Pemkab bisa selamatkan aset yang jadi tuntutan

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Bupati Karimun Aunur Rafiq mewakili Pemkab Karimun teken MoU dengan Kejari Karimun terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, di Rumah Dinas Bupati Karimun, Senin (14/11/2022). 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) di rumah dinas Bupati Karimun, Senin (14/11/2022).

MoU ini ditandatangani oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Firdaus.

Dalam penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Karimun Muhammad Firmansyah beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, kegiatan ini merupakan keinginan bersama antara Pemkab Karimun dan Kejari Karimun.

Tujuannya sebagai motivasi dan kebutuhan bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya dengan MoU ini diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dan membantu kami dalam hal mengatasi persoalan-persoalan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara," ujar Bupati Rafiq.

Baca juga: Bupati Karimun Resmikan Jalan Dusun Parit Pacitan dan Ungkap Rencana Pembangunan 2023

Rafiq menambahkan, dengan adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan, Pemkab Karimun dapat merasakan manfaat.

Salah satunya menyelamatkan aset yang menjadi penuntutan pihak terkait.

"Kita dapat rasakan manfaat pendampingan pihak kejaksaan beberapa tahun terakhir. Momentum ini dapat meminimalisir dan menyempurnakan roda pemerintahan di Kabupaten Karimun," ujarnya.

Sementara itu, Kajari Karimun Firdaus mengatakan, kerjasama ini berdasarkan Undang-undang untuk dapat melakukan penegakan hukum secara preventif maupun represif.

"Dengan dilaksanan MoU ini diharapkan mendukung Pemkab Karimun dalam penyelesaian permasalahan, khusus di bidang hukum perdata dan tata usaha negara," ujar Firdaus.

Ini juga sebagai perwujudan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan.

"Tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis, menuntut setiap aparatur Kejaksaan senantiasa mengawal berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat agar dapatnya sesuai dengan tuntutan zaman," ujarnya.

Firdaus menambahkan, penandatanganan kerjasama ini sebagai perwujudan komitmen bersama dalam mendukung amanah Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Karimun.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Baca juga: Pemkab Karimun dan PLN Icon Plus Jalin Mou Tingkatkan Sarana TIK

"Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang merupakan lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved