Pemprov Kepri Tambah Anggaran Lanjutkan Bantuan Modal Usaha Buat UMKM

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad di depan warga Natuna memastikan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri bantuan modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan dilanjutkan pada tahun ini.

Kepastian lanjutnya program Pemprov Kepri berupa bantuan modal usaha bagi UMKM disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat kunjungan kerjanya di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Kepri), Selasa (10/1/2023).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, bantuan modal ini dikucurkan Pemprov Kepri untuk memperkuat usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Program bantuan usaha untuk UMKM ini masih kita lanjutkan pada tahun 2023 ini. Bagi bapak-ibu yang punya usaha bisa mengajukan bantuan," ujar Ansar Ahmad.

Pada tahun 2022, pemerintah provinsi Kepri mengalokasikan anggaran belasan miliar Rupiah untuk UMKM sebanyak 2.000 usaha.

Bantuan modal usaha akan disalurkan melalui Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, dimana bunganya ditanggung oleh pemerintah.

"Tahun lalu yang minjam 900 UMKM, alokasinya sekitar Rp 18 miliar. Tahun ini kita tambah lagi, mudah-mudahan bisa memperkuat usaha bapak-ibu semua," katanya.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, per 19 Januari 2022 terdapat sebanyak 146.638 UMKM di seluruh Kepri yang tersebar di Kota Batam sebanyak 75.064 (51 persen).

Kemudian Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan sebanyak 11.783 (8 persen).

Kabupaten Karimun sebanyak 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna sebanyak 8.454 (6 persen).

Adapun Kabupaten Anambas sebanyak 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga sebanyak 9.028 (6 persen).

Dengan jumlah UMKM yang cukup banyak, dapat dikatakan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Kepulauan Riau apalagi di masa-masa pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk itu, demi mempertahankan eksistensi UMKM di Kepri di masa pandemi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengeluarkan kebijakan strategis dalam wujud bantuan modal bagi UMKM dengan bunga NOL persen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Riau Kepri.

Adapun sasaran penerima manfaat kebijakan ini adalah UMKM yang bergerak di sektor produktif.

Kemudian UMKM yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (kecuali UMKM yang sedang menerima fasilitas Kredit Konsumtif (KK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Serta UMKM yang tidak tergolong sebagai debitur bermasalah berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang kredit/pembiayaan usaha mikro dengan subsidi bunga/margin antara Gubernur Kepri dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada 21 Agustus 2021 yang lalu.

Serta penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan PT Bank Riau Kepri pada 15 September 2021 serta perubahan atas PKS pada tanggal 29 November 2021.

Setelah seluruh detail teknis selesai, tak perlu waktu lama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad resmi menyalurkan Program Bantuan Modal UMKM dengan bunga nol persen ditandai dengan menyerahkan akad kredit pinjaman modal ke masyarakat.

Kemudian, mensimulasi akad kredit pinjaman tersebut di Kantor Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang, tanggal 8 Desember 2021.

Serta menyerahkan secara simbolis program ini di Kantor Bank Riau Kepri cabang Batam tanggal 23 Desember 2021 yang lalu.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat itu menjelaskan, bantuan yang diberikan Pemprov Kepri berbentuk subsidi bunga nol persen dari pinjaman modal.

Dalam artian, masyarakat yang mengajukan pinjaman modal UMKM ke Bank Riau Kepri hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok semata.

Sementara bunga dari pinjaman modal tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Kepri.

Kini Gubernur Kepri Ansar Ahmad terus mempromosikan program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM dalam setiap kesempatan dirinya melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Kepri.

Menurutnya, masyarakat luas harus mengetahui tentang program subsidi bunga nol persen sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaku UMKM.

"Mari kita manfaatkan subsidi bunga ini, silahkan datang langsung ke Bank Riau Kepri untuk mengetahui skemanya," ajak Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Adapun detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar 20 juta Rupiah.

Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni nol persen.

Dimana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepri sebesar 9 persen efektif menurun.

Jangka waktu kredit yang diberikan adalah selama 24 bulan, tidak dikenakan biaya provisi namun ada biaya administrasi sebesar 50 ribu Rupiah.

Memang di tahun 2021 realisasi bunga kredit lebih rendah dibandingkan data hingga Agustus 2022.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Agusnawarman hal tersebut wajar, karena memang pelaksanaan awalnya pada akhir tahun 2021.

"Karena memang kita actionnya di akhir tahun 2021, setelah semua persyaratan teknis selesai. Juga saat itu program ini belum tersosialisasi maksimal ke masyarakat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang tau dan ikut program ini sehingga capaian 2022 lumayan tinggi," ujar Agusnawarman.

Dari data Dinas Koperasi dan UKM Kepri, per Agustus 2022 realisasi bunga kredit telah mencapai angka Rp 650 juta lebih.

Dengan rincian Rp 186 juta lebih di tahun 2021 dan Rp 464 juta lebih di tahun 2022.

Kemudian plafon kredit yang telah disalurkan telah mencapai Rp 11,160 miliar dengan total 591 UMKM sebagai debitur.

Dari total plafond kredit yang telah disalurkan tersebut, tercatat UMKM dari Kota Tanjungpinang yang paling banyak mengikuti program ini yakni sebanyak 161 UMKM dengan plafon kredit Rp 3,071 miliar.

Diikuti Kabupaten Natuna sebanyak 161 UMKM dengan plafon Rp 3,065 miliar.

Kabupaten Karimun sebanyak 102 UMKM dengan plafon Rp 1,958 miliar.

Kemudian Kota Batam sebanyak 59 UMKM dengan plafon Rp 1,060 miliar, Kabupaten Lingga sebanyak 59 UMKM dengan plafon Rp 1,052 miliar.

Kabupaten Bintan sebanyak 32 UMKM dengan plafon Rp 632 juta.

Serta Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 17 UMKM dengan plafon Rp322 juta.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham/Endra Kaputra)