Walikota Batam Ingatkan Sekolah Gunakan Dana BOSP Sesuai Aturan dan Mekanisme Berlaku

Sepanjang dilaksanakan sesuai aturan dan petunjuk yang ada, pihaknya yakin tidak akan ada masalah hukum di kemudian hari.

Adapun beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Batam terkait dana BOSP, karena memang ditemukan ada niat jahat dari yang bersangkutan untuk menyelewengkan dana ini. Sehingga penindakan memang harus dilakukan.

“Penindakan itu jalan terakhir yang akan kami lakukan. Jadi bapak ibu jangan takut, selama tidak ada niat jahat pasti tidak akan terjerat pidana,” ujarnya.

Itu sebabnya, pihaknya mempersilahkan kepada semua kepala sekolah untuk datang ke Kejaksaan Negeri Batam, untuk berkonsultasi jika ada hal-hal yang membuat ragu.

“Kami pasti akan siap membantu, karena kami memang ada bagian untuk hal ini,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefiridin Hamid mengatakan kegiatan dilakukan untuk melakukan peran penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri seKota Batam pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023.

Kemudian terwujudnya tata kelola Dana BOSP yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga tujuan pendidikan dan dicapai secara maksimal, serta terwujudnya pemahaman pengelola BOSP untuk menghindari perbuatan curang/fraud sehingga terhindar dari permasalahan hukum.

“Kemudian diharapkan dapat terwujudnya administrasi pengelolaan Dana BOSP yang lengkap dan tertib,” katanya.

Jefridin berpesan kepada semua komponen pengelola Dana BOSP agar mempelajari Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 terkait Juknis BOS untuk pengawasan yang lebih optimal.

Pihaknya juga meminta APIP harus berperan aktif dalam mengawal postur APBD yang bersumber dari PAD, DAK, DAU, DID dan harus lebih akomodatif sebagai instrumen stabilitas. 

Selain itu, APIP dapat menjamin optimalisasi belanja untuk merangsang giat sektor swasta.

“APIP juga menciptakan sinergi bersama APH agar dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal dan APIP perlu berkolaborasi untuk memberikan combined assurance antar lembaga di dalam mengawal penyerapan APBD dan lembaga,” katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)