Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Wapres RI dan Luhut Beda Sikap Soal Relokasi

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kebakaran depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam menimbulkan polemik.

Tepatnya setelah Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI Ma'ruf Amin dan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan berbeda pernyataan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan Depo Plumpang dipindah menjauhi permukiman padat penduduk.

Usulan itu muncul ketika Ma’ruf Amin bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat kejadian kebakaran.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Baca juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta, Maemunah Cari Jasad Adiknya di RS Polri

Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo.

Sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini.

Sementara, ratusan lebih dari seribu warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.

“Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” ujar Ma’ruf, Sabtu (4/3/2023), dikutip dari Kompas TV.

Sementara Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar masyarakat yang dipindah dari kawasan Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Menurutnya bukan Depo Pertamina Plumpang yang dipindah usai peristiwa kebakaran hebat di kawasan tersebut.

Baca juga: Kebakaran di Karimun Hanguskan Rumah Pasangan Lansia Dalam Penyelidikan Polisi

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah. Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” ujar Luhut saat ditemui di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Luhut Binsar Pandjaitan juga menambahkan bahwa orang yang memberikan izin kepada warga agar tinggal di kawasan depo itu tidak benar.

“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.(TribunBatam.id) (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com