VIRAL Karyawan Otorita IKN Belum Digaji Berbulan Bulan, Terungkap saat RDP DPR

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah karyawan Otorita IKN atau Ibu kota Nusantara belum mendapat gaji hingga berbulan-bulan lamanya.

Informasi karyawan Otorita IKN belum mendapat gaji hingga berbulan-bulan lamanya itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Otorita IKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Awalnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus menanyakan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono terkait kebenaran kabar itu.

Ihsan berpendapat itu adalah hal yang zalim apabila betul para karyawan tidak mendapatkan gaji.

Kepala Otorita IKN lantas mengungkap kejadian sebenarnya.

Baca juga: Singapura Dukung Proyek IKN, PM Lee Hsien Loong Dorong Pengusaha Ikut Serta

Ia mengakui bahwa ada karyawan Otorita IKN yang belum menerima gaji berbulan-bulan.

Ini karena mereka harus menunggu Perpres tentang hal keuangan.

"Saya ingin konfirmasi tadi, sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," jelas Bambang.

Bambang mengatakan, dirinya dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saja baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja.

Namun, Bambang memastikan persoalan ini sudah dibahas.

"Kalau boleh jujur juga saya dan Pak Dhony juga butuh waktu 11 bulan hingga kami dapat salary. Jadi ya... Ha-ha-ha. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon I ke bawah ini di Menko Polhukam, dan ini meluncur ke Presiden sekarang," katanya.

Baca juga: Demokrat Singgung Efisiensi Anggaran Hingga IKN di Tengah Wacana Pemerintah Naikkan Harga Pertalite

Untuk itu, Bambang memuji para karyawannya yang sangat tangguh meski belum mendapat gaji selama berbulan-bulan.

Dia menyebutkan, karyawan Otorita IKN tetap bekerja dengan semangat.

"Jadi ya demikianlah kondisinya, tapi tentu saja juga kami lakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," imbuh Bambang.

RENCANA IKN dan Presiden Soekarno

Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan sudah ada sejak Presiden Soekarno.

Ia mengungkap jika Presiden Soekarno sudah memikirkan rencana pemindahan ibu kota itu sejak 1960-an.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Baca juga: Dana Rp 280 Triliun dari Abu Dhabi dan Saudi Bakal Jadi Modal Bangun Gedung-gedung di IKN

"Yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar ke- XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekedar memindah bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan

Melainkan, pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Gubernur Kepri Ungkap Alasan Bawa Tanah Daik Lingga & Air Pulau Penyengat ke Titik Nol IKN

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia juga membenarkan jika perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet. Tetapi, jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," ujarnya.(TribunBatam.id) (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com