Kepri Siap Jadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023, Gubernur Ungkap 4 Isu Penting

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan kesiapan Provinsi Kepulauan Riau menjadi tuan rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

Sebagai langkah awal, GTRA Summit 2023 Road To Karimun yang direncanakan digelar pada Agustus mendatang dimulai dengan Kick Off Meeting di Jakarta, Selasa (11/04/2023).

Gubernur Kepri hadir langsung untuk memberikan paparan dan gambaran kesiapan Provinsi Kepri menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023.

GTRA Summit 2023 akan bertemakan 'Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat'.

Dari tema tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan ada empat isu penting yang akan diangkat.

Isu pertama adalah penguatan skema legalisasi aset untuk pemukiman di atas air, pulau–pulau kecil, dan pulau kecil terluar.

Lalu isu kedua adalah resolusi penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan kewenangan lintas sektor (BUMN/BUMD, BMN, kawasan hutan, pertambangan, transmigrasi dan tata ruang).

Adapun isu ketiga adalah arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi.

Serta yang terakhir adalah percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

"Tentu, dalam penyelesaian terkait 4 isu tersebut perlu dilakukan koordinasi, diskusi dan sinkronisasi dengan berbagai kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Untuk mensukseskan GTRA Summit 2023, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggandeng berbagai stakeholder terkait melakukan beberapa program strategis yang disejalankan dengan rangkaian kegiatan GTRA Summit 2023.

Di antaranya adalah melakukan sertifikasi sebanyak 2.500 Pemukiman yang ada di kawasan pesisir.

Lalu ada bantuan asuransi nelayan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp6,9 Miliar.

Kemudian juga sertifikasi kawasan mangrove seluas 254.887 Ha yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

Selanjutnya pemberian bantuan benih ikan kakap putih, kerapu, teripang pasir, udang yang dilakukan oleh Pemprov Kepri dengan menggandeng BPBL Batam menebar 1.020.500 ekor benih.