Jalan Rusak di Kepri, Berikut DATA Kementerian PUPR

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Jalan rusak di Kepri tidak hanya menjadi sorotan warga.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendata jalan rusak di Kepri.

Data jalan rusak di Kepri ini terdata berdasarkan tahun 2020 hingga 2021.

Data jalan rusak di Kepri tersebut diambil dari Neraca Data Jalan Kementerian PUPR yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

Seperti diketahui, Provinsi Kepri memiliki dua kota dan lima kabupaten.

Dua kota tersebut di antaranya Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri.

Sementara lima kabupaten di antaranya Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Melansir kepriprov.go.id, Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2, dan 58% penduduknya berada di kota Batam.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30 persen belum bernama dan berpenduduk.

Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km⊃2;, sekitar 96 persen merupakan lautan, dan hanya sekitar 4 persen daratan.

NAMA

Asal usul nama Kepulauan Riau berasal dari nama Riau. Riau diduga berasal kata "riuh" yang berarti ramai.

Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian.

Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga.

Pada masa kolonial, kata Riau dituliskan "Riouw", sesuai dengan ejaan bahasa Belanda.

Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan Riau saat ini) disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra.

Dahulunya, hal ini dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia sehingga mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatra.

Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau digunakan oleh wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra.

Sementara Kepulauan Riau memekarkan diri.

Kata kepulauan ditambahkan didepan kata Riau karna wilayah yang sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan.

Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau.

Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda.

Sejarah Sebelum Pembentukan Provinsi Kepri

Masa sejarah di Kepulauan Riau dimulai dengan ditemukannya Prasasti Pasir Panjang di Kabupaten Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha.

Hal ini diduga berhubungan dengan Kerajaan Melayu di Sumatra. Buddha diperkiran masuk melalui pedagang dari Tiongkok dan India.

Masa Islam di Kepulauan Riau berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau-Lingga.

Kesultanan ini berasaskan Melayu Islam dan Islam sendiri dikenal setelah dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan Arab.

Masa Kolonial sangat berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau.

Julukan Hawaii Van Lingga yang diberikan kepada pulau Penuba, penggunaan uang tersendiri bagi Kepulauan Riau, dan terbentuknya Karesidenan Riouw menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial di Kepulauan Riau. Pada tahun 1922, Afdeeling Tanjung Pinang membawahi empat onder-afdeeling yang terdiri dari:

• Onder-Afdeeling Tanjung Pinang,
• Onder-Afdeeling Karimun,
• Onder-Afdeeling Lingga, dan
• Onder-Afdeeling Pulau Tujuh yang dibagi ke dalam dua ressort, yakni ressort Kepulauan Anambas dan ressort Kepulauan Natuna.

Adapun Afdeeling Indragiri yang terdiri dari Kuantan, Indragirische Bovenlanden dan Indragirische Benedenlanden, yang pada awal mulanya merupakan satu kesatuan dengan Kepulauan Riau.

Pada akhirnya, sesudah tahun 1950-an,dimasukkan ke dalam Riau.

Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra sehingga membentuk provinsi Riau.

Dahulunya, Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau (KR). Namun secara perlahan, penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan dengan mata uang Rupiah.

Setelah lama bergabung dengan Riau, Kepulauan Riau akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR).

Perjuangan BP3KR akhirnya membuahkan hasil dengan pemekaran provinsi Kepulauan Riau dari Riau pada tanggal 24 September 2002.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia.

Geografi

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km⊃2; dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar.

Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga.

Sumber Daya Alam

Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral, dan energi yang relatif cukup besar, dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis).

Seperti minyak bumi, dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa.

Menurut data Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional di Kepulauan Riau adalah 586 km.

Kemudian jalan provinsi 896 km, jalan kabupaten 3.137 km.

Dari jumlah itu, jalan nasional rusak berat 3 km (0,68 persen)

Rusak ringan: 5 km (0,94 persen)

Jalan provinsi Rusak berat: 33 km (3,73 persen)

Rusak ringan: 154 km (17,18 persen)

Jalan kabupaten Rusak berat: 1.036 km (33,03 persen)

Rusak ringan: 873 km (27,84 persen)

Selain jalan rusak di Kepri, Kementerian PUPR juga merinci jalan rusak pada sejumlah provinsi di Pulau Sumatra, di antaranya:

1. Provinsi Aceh

Total panjang jalan nasional di Aceh adalah 2.102 km, jalan provinsi 1.781 km, jalan kabupaten 17.496 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 4 km (0,23 persen)
• Rusak ringan: 33 km (1,58 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 306 km (17,19 persen)
• Rusak ringan: 61 km (3,45 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 3.647 km (20,94 persen)
• Rusak ringan: 5.096 km (29,26 persen)

2. Provinsi Sumatera Utara

Total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten 27.552 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 21 km (0,81 persen)
• Rusak ringan: 103 km (3,92 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 332 km (10,89 persen)
• Rusak ringan: 208 km (6,84 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 9.933 km (36,05 persen)
• Rusak ringan: 4.226 km (15,34 persen)

3. Provinsi Riau

Total panjang jalan nasional di Riau adalah 1.336 km, jalan provinsi 2.799 km, jalan kabupaten 17.297 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 41 km (3,11 persen)
• Rusak ringan: 135 km (10,14 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 632 km (22,6 persen)
• Rusak ringan: 440 km (15,74 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 4.239 km (24,51 persen)
• Rusak ringan: 3.268 km (18,9 persen)

5. Provinsi Bangka Belitung

Total panjang jalan nasional di Bangka Belitung adalah 600 km, jalan provinsi 850 km, jalan kabupaten 3.525 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 0,2 km (0,03 persen)
• Rusak ringan: 3,17 km (0,53 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 0 km (0 persen)
• Rusak ringan: 35 km (4,12 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 402 km (11,43 persen)
• Rusak ringan: 494 km (14,02 persen)

6. Provinsi Jambi

Total panjang jalan nasional di Jambi adalah 1.317 km, jalan provinsi 1.032 km, jalan kabupaten 9.485 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 44 km (3,37 persen)
• Rusak ringan: 41 km (3,18 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 115 km (11,23 persen)
• Rusak ringan: 134 km (13,02 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 2.166 km (22,84 persen)
• Rusak ringan: 1.965 km (20,72 persen)

7. Provinsi Sumatera Barat

Total panjang jalan nasional di Sumatera Barat adalah 1.449 km, jalan provinsi 1.525 km, jalan kabupaten 15.975 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 27 km (1,89 persen)
• Rusak ringan: 82 km (5,7 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 187 km (12,31 persen)
• Rusak ringan: 210 km (13,77 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 3.429 km (21,46 persen)
• Rusak ringan: 3.391 km (21,23 persen)

8. Provinsi Bengkulu

Total panjang jalan nasional di Bengkulu adalah 792 km, jalan provinsi 1.562 km, jalan kabupaten 5.940 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 3 km (0,38 persen)
• Rusak ringan: 31 km (4,01 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 269 km (17,26 persen)
• Rusak ringan: 106 km (6,82 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 865 km (14,58 persen)
• Rusak ringan: 1.755 km (29,55 persen)

9. Provinsi Sumatera Selatan

Total panjang jalan nasional di Sumatera Selatan adalah 1.600 km, jalan provinsi 1.513 km, jalan kabupaten 17.747 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 15 km (0,95 persen)
• Rusak ringan: 92 km (5,8 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 71 km (4,74 persen)
• Rusak ringan: 79 km (5,23 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 2.459 km (17,89 persen)
• Rusak ringan: 2.481 km (18,05 persen)

10. Provinsi Lampung

Total panjang jalan nasional di Lampung adalah 1.292 km, jalan provinsi 1.693 km, jalan kabupaten 14.669 km.

• Jalan nasional Rusak berat: 22 km (1,73 persen)
• Rusak ringan: 56 km (4,38 persen)
• Jalan provinsi Rusak berat: 166 km (9,81 persen)
• Rusak ringan: 239 km (14,14 persen)
• Jalan kabupaten Rusak berat: 2.607 km (17,77 persen)
• Rusak ringan: 3.969 km (27,06 persen).(TribunBatam.id) (Kompas.com/Muhammad Idris)

Sumber: Kompas.com