TIGA Pulau di Batam Masuk Pengawasan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

BATAM, TRIBUNBATAM.id -  Direktur Jenderal (Ditjen) Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang ada di wilayah Kepri, mencegah penyalahgunaan pemanfaatan pulau kecil terluar dari pihak tertentu, Jumat (12/5/2023)

Dirjen PSDKP Adin Nurawaluddin usai melakukan pengawasan di Pangkalan PSDKP Batam Jembatan II Barelang menjelaskan hasil pengawasan di lapangan, pulau-pulau kecil terluar di Kepri pemanfaatan masih sesuai aturan yang ada.

Artinya belum ada temuan pelanggaran dengan pemanfaatan pulau-pulau tersebut. 

"Ada tiga pulau kecil terluar di Kepri ini sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2017 yakni pulau Putri, Pulau Baranti dan Pulau Nipah. Tadi fokus kami di pulau Putri dan Alhamdulillah pemanfaatan masih sesuai dengan peruntukan yang ada," ujar Adin. 

Adin menjelaskan, untuk pulau kecil terluar yang tercatat sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2017, pemanfaatan nya ada tiga yakni konservasi, kesejahteraan masyarakat dan Pertahanan. Nah fokus pengawasan dari KKP untuk poin konservasi dan kesejahteraan masyarakat. 

Pulau Putri yang didatangi jajaran Ditjen PSDKP diakui pemanfaatan yang menonjol untuk kesehatan masyarakat yakni pariwisata yang dikelolah oleh Pemko Batam.

Ini tidak menyalahi aturan karena sesuai dengan peruntukan poin kedua dari pulau kecil terluar tadi.

Baca juga: Hingga Akhir 2023, Proyek Pengerjaan Kapal di Batam Sudah Penuh 

"Yang kita lihat di lapangan, di Pulau Putri khususnya ada tiga wilayah partner kerja pemerintah, selain kami dari KKP, ada pemanfaatan dari Pemda serta rekan kita dari Distrik Navigasi Dinas Perhubungan untuk lampu suar keselamatan berlayar. Itu sesuai aturan," ujar Adin. 

Begitu juga dengan pulau Nipah dan Baranti pemanfaatan sesuai dengan aturan di mana di sana ada pos pengamanan TNI Angkatan Laut. 

"Jika ada pemanfaatan lain tentu akan kita cek karena untuk pemanfaatan kegiatan lainnya harus ada izin dari dari KKP. Perusahaan misalkan kalau mau kelola harus ada izinnya," tutur Adin.

Secara umum Indonesia untuk pulau kecil terluar yang dimaksud dalam Kepres nomor 6 tahun 2017 total ada 111 pulau yang diawasi.

Dia juga menegaskan pemanfaatkan pulau terluar tanpa izin akan dilakukan penindakan. (TRIBUNBATAM.id/Ian Sitanggang)