Presiden Jokowi Soal Al Zaytun, Tugaskan Mahfud MD dan Menag untuk Investigasi

TRIBUNBATAM.id - Nama Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun menyita perhatian Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi buka suara soal Ponpes Al-Zaytun yang berlokasi di Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar) setelah muncul kabar jika Istana 'memback up' pondok pesantren tersebut.

Ia memastikan tidak ada keterlibatan orang Istana dalam polemik pondok pesantren yang terletak di kawasan Indramayu, Jawa Barat itu.

Tidak hanya itu, Jokowi pun membantah isu yang menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai orang yang membekingi Al-Zaytun.

"Ndak ada (yang membekingi)," tegas Presiden Jokowi, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Pesan Presiden Jokowi Buat Ganjar Pranowo di Peringatan Bulan Bung Karno

Terkait polemik Ponpes Al-Zaytun, Jokowi kemudian meminta masyarakat untuk sabar dalam menyikapi kontroversi yang ditimbulkan.

Karena itu ia telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami kasus tersebut.

"Ya sabarlah, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," jelas Jokowi.

Dirinya memastikan akan segera menyampaikan hasil investigasi itu kepada publik.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," pungkas Jokowi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam merespons masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Karena masalah tersebut telah diatasi oleh pemerintah.

Baca juga: Ponpes Baitul Quran Dabo Singkep Lingga Buka Penerimaan Santri Baru

"Jadi sudah diatasi oleh pemerintah, kita ya, jadi bukan hanya NU (Nahdlatul Ulama), seluruh masyarakat berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan," tegas Yahya.

Yahya menekankan bahwa ada pihak berwenang yang akan menindak kontroversi yang ditimbulkan oleh Ponpes Al-Zaytun.

Sehingga masyarakat tidak perlu gaduh dan bertindak sendiri.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan permasalahan ini kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum.

"Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri, semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dan sudah ada hukum yang mengatur itu," jelas Yahya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsin (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah membentuk tim investigasi dan memanggil Pemimpin Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Gedung Sate Bandung pada Jumat lalu.

Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait kontroversi Al-Zaytun yang membuat gaduh masyarakat.

Baca juga: Ganjar Pranowo Soroti Kasus Asusila di Jateng Pelakunya Oknum Pengasuh Ponpes

Perlu diketahui, ada banyak kontroversi yang ditimbulkan pimpinan Pondok Pesanten Al-Zaytun, yakni Panji Gumilang, satu di antaranya adalah pernyataannya bahwa wanita boleh menjadi Khatib dalam ibadah salat Jumat.

NASIB Ponpes Al-Zaytun

Pemerintah Pusat disebutkan akan segera mengumumkan bagaimana nasib Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat (Jabar).

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil setelah pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Finalisasi keputusan teknisnya akan disampaikan secara komprehensif oleh Pak Menko (Mahfud MD) dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Ridwan Kamil mengutip Twitter pribadinya @ridwankamil, Senin (26/6/2023).

Ridwan Kamil juga melaporkan ke Mahfud MD mengenai progres kerja dari Tim Investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Melaporkan secara komprehensif dari kajian sejarah, kajian syariat, kajian intelijen, kajian hukum dan perundang-undangan dan kajian sosial budaya kemasyarakatan," ujarnya.

Dari pertemuannya dengan Mahfud MD tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan hasilnya, yakni berbentuk tiga rekomendasi yang dinilai sesuai dengan harapan masyarakat.

Berikut selengkapnya:

1. Tindakan hukum pidana kepada individu terkait oleh Bareskrim Polri

2. Tindakan hukum administrasi kepada institusi terkait dan tindakan mitigasi solutif kepada ribuan siswa santri terkait oleh Kementerian Agama

3. Tindakan preventif menjaga kondusivitas sosial dan wilayah oleh Forkopimda Jawa Barat

"Insya Allah Jawa Barat kondusif, damai dan tetap tegak dalam bingkai Pancasila dan NKRI," pungkasnya.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com)

Sumber: Tribunnews.com