Panglima TNI Jawab Sesumbar Pentolan KKB Papua Soal Nasib Pilot Susi Air

TRIBUNBATAM.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bereaksi soal batas waktu negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens.

Sikap yang disampaikan Panglima TNI ini menyusul informasi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyebar pesan akan menembak mati Philip yang mereka sandera pada Sabtu (1/7/2023) hari ini.

Yudo mengatakan tidak ada batas waktu tertentu soal proses negosiasi untuk pembebasan Kapten Philip tersebut.

Ia juga mengaku telah memerintahkan kepada Pangkogabwilhan III Letjen TNI Agus Suhardi beserta Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan untuk terus melakukan negosiasi.

“Tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi," kata Yudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (30/6/2023).

Yudo mengatakan pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.

Di sisi lain, Yudo mengatakan, pemerintah sendiri tidak menginginkan proses penyelesaian dengan jalur kekerasan.

"Negosiasi mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” jelasnya.

“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” imbuhnya.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 untuk proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air.

Apabila batas waktu tersebut tak diindahkan pemerintah Indonesia, Egianus dan kelompoknya tak segan-segan melukai Kapten Philip.

Menanggapi ancaman tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri pun angkat suara.

Menurut Fakhiri, Egianus Kogoya dan kelompoknya adalah orang-orang yang beragama.

"Saya berharap Egianus dan keluarga besarnya bisa memikirkan hal kemanusiaan juga, sehingga jangan seenaknya melanggar apa yang dimaui oleh agama, yaitu mengambil nyawa seseorang," ujarnya di Jayapura, Kamis (29/6/2023).

Fakhiri menegaskan, hingga saat ini aparat keamanan dan pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi melalui berbagai pihak.