Alasan Pelindo Tanjungpinang Pilih Makassar Hingga Tanda Tangan Komisi III DPRD

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanjungpinang terkait rencana Pelindo menaikkan tarif pas pelabuhan mengungkap fakta baru.

Termasuk alasan Pelindo Tanjungpinang menyasar Makassar sebagai lokasi studi banding mereka.

Tujuh anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang diketahui menandatangani berita acara rapat dan studi banding pada 23 Juni 2023.

Pertanyaan mengenai alasan Pelindo melaksanakan studi banding serta menjadikan Makassar sebagai referensi disampaikan anggota DPRD Tanjungpinang, Reni.

Setidaknya itu merupakan satu di antara sejumlah pertanyaan yang disampaikan wakil rakyat Tanjungpinang kepada perwakilan Pelindo.

“Makasar itu lebih tinggi tiga level dibandingkan pelabuhan di Tanjungpinang. Harusnya studi banding bisa yang setara, tapi terlihat perbedaan fasilitas yang ada,” sebut Politisi Hanura itu.

Reni kemudian juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau kajian rencana kenaikan tarif pas pelabuhan ini.

Ia juga mengeluhkan ruang parkir yang tidak memadai.

Sehingga kendaraan yang masuk pelabuhan bisa dua sampai tiga kali membayar pas masuk kendaraan.

“Keluhannya, saat kendaraan masuk pelabuhan untuk penjemputan. Saat itu suasana lagi ramai, otomatis harus putar balik masuk lagi sampai bisa menjemput keluarganya. Saat masuk pelabuhan di depan, kan sudah bayar tiga ribu, kalau sampai tiga kali masuk harus bayar 9 ribu Rupiah. Padahal itu hanya jemput, posisi kendaraan tidak mematikan mesinnya. Artinya pegendara belum menikmati fasilitas secara utuh sudah harus bayar tiga kali,” sebut Reni.

General Manager Pelindo l Tanjungpinang, Darwis menjawab pertanyaan dan keluhan Reni itu.

Ia menyampaikan, memilih pelabuhan Makassar yang lebih tinggil levelnya tentu menjadi pilihan untuk rujukan agar memberikan pelayanan semakin jauh lebih baik.

“Makanya mencari 3 tingkat lebih atas. Tapi bukan mau menyamakan, itu sebagai referensi,” jawabnya tegas.

Terhadap apa yang menjadi dasar atau kajian Pelindo, Darwis menjawab, bahwa laporan atau rencana kenaikan dilaporkan kepada direksi yang selanjutnya diteruskan ke Kementerian Perhubungan.

“Jadi permintaan kami itu sesuai yang kami sampaikan diawal, permohonan kami ialah ke direksi atau pimpinan diatas kami. Kalau disetujui kami jalankan, kalau tidak kami mengikuti,” jawabnya untuk pertanyaan itu.