Yenny Wahid Soal Pilpres 2024, Tak Dukung Prabowo Jika Cak Imin Jadi Cawapres

TRIBUNBATAM.id - Putri Presiden RI keempat, Yenny Wahid blak-blakan tak bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyebut, hal itu bakal terjadi jika Prabowo Subianto tetap memutuskan Cak Imin sebagao Cawapres di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keduanya diketahui terlibat konflik dalam kepengurusan partai itu.

"Kami tetap baik dengan Pak Prabowo. Tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Cak Imin," kata Yenny dalam wawancara bersama Rosi dari tayangan youtube Kompas TV yang dikutip Sabtu (12/8/2023).

Baca juga: Mantan Panglima TNI Andika Perkasa di Pilpres 2024, Saya Tak Ingin Jadi Apa Apa

Menurutnya, hal itu sudah menjadi prinsip kuat baginya untuk tidak lagi dikaitkan dengan PKB yang kini dipimpin oleh Cak Imin.

Ia menuturkan, apa yang dilakukan Cak Imin dengan mengambil alih PKB sangat melukai keluarga dan Gusdurian.

"Itu prinsip ya susah bagi kami, sudah terlalu lama ini, terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai orang yang dikatakan oleh Cak Imin sebagai guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat," tutur Direktur Wahid Eksekutif ini.

"Susah kan mau memilih pemimpin seperti itu nanti, jadi memang itu yang masih menjadi hambatan," lanjut dia.

Meski demikian, Yenny menegaskan bakal mendukung Prabowo jika Cak Imin bukan sebagai cawapresnya.

"Tapi kalau sama-sama sebagai pengusung saja enggak masalah kan. Nanti bisa satu di pinggiran, sana satu pinggiran sini," ujar Yenny Wahid.

Yenny juga menyinggung perilaku sepupunya tersebut yang suka menggunakan atribut mendiang ayahnya di berbagai kegiatan.

Padahal menurut Yenny, Gus Dur telah melarang dan secara tegas dikuatkan dengan surat yang ditandatangani di depan notaris.

"Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis ditanda tangani di depan notaris melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin, ada itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan mencuri gambar," terang Yenny Wahid.

Baca juga: Spanduk Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024 Masuk Natuna, Bawaslu Beri Penjelasan

KONFLIK Yenny Wahid dan Cak Imin

Ketegangan antara Yenny dan Cak Imin berakar dari konflik internal PKB pada 2008.

Semula, Muhaimin Iskandar yang menjadi Ketua Umum PKB diminta mundur oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz dalam sebuah rapat pleno.

Harian Kompas, 28 Maret 2008 memberitakan, keputusan ini disebut sebagai puncak dari keretakan antara hubungan Cak Imin dan Gus Dur.

Beberapa pihak menyebutkan bahwa Cak Imin terlalu ambisius untuk menjadi wakil presiden pada Pemilu 2009.

Padahal, PKB telah menetapkan Gus Dur sebagai calon presiden.

Cak Imin juga dinilai lebih loyal kepada istana daripada Gus Dur.

Ini terlihat dalam pemilihan pengurus PMII yang mengusung calon dari orang dekat istana.

Tak hanya itu, Cak Imin juga disebut telah berkeliling ke berbagai daerah untuk merencanakan muktamar luar biasa guna mengkudeta Gus Dur.

Baca juga: Beda Pandangan Pro Jokowi dan PDIP Soal Pilpres 2024, Ganjar Pranowo atau Prabowo

Ketegangan berlanjut ketika PKB versi Muhaimin dan PKB versi Gus Dur menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

PKB versi Muhaimin Iskandar menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa pada 2-4 Mei 2008 di Pondok Pesantren Az Ziyadah, Klender, Jakarta Timur.

Dalam MLB ini, Cak Imin memecat Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB dan mengangkat kembali M Lukman Edy.

Pemecatan itu didasari atas laporan tim investigasi DPP PKB yang menyebutkan bahwa Yenny terbukti melakukan tindakan indisipliner serta perbuatan yang mengancam keutuhan partai.

Lukman adalah Sekjen Dewan Tanfidz PKB, sebelum digantikan Yenny saat Lukman menjadi Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara MLB PKB versi Gus Dur berlangsung di Pondok Pesantren Al- Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat pada 30 April-1 Mei 2008. MLB PKB versi Gus Dur ini mengangkat Ali Masykur sebagai ketua umum dan Yenny Wahid sebagai sekjen, dikutip dari Harian Kompas, 2 Mei 2008.

SALING Gugat

Tak lama setelah pelaksanaan dua MLB itu, kubu Cak Imin kemudian mengajukan gugatan terhadap Gus Dur dan panitia MLB Parung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2 Mei 2008.

Mereka juga mempersoalkan pemberhentian Muhaimin Iskandar dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB yang dinilai bertentangan dengan AD/ART.

Beberapa hari kemudian, PKB versi Gus Dur juga menggugat PKB Cak Imin yang dianggap ilegal.

"Mereka itu ilegal. Saya tidak mau berunding dengan mereka. Ketegasan dibutuhkan untuk kondisi sekarang, apalagi sekarang kita tengah menghadapi pergeseran makna demokrasi," kata Gus Dur, dikutip dari Harian Kompas, 5 Mei 2008.

SIKAP Pemerintah

Pada 18 Juli 2008, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Nomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 memutuskan bahwa struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005.

Ini berarti posisi Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB diperkuat, sedangkan Gus Dur dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Syura.

Pada 24 Juli 2008, pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya menetapkan kepengurusan yang sah dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Edy.

Surat Keputusan Nomor M. HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB.

Pada akhir 2010, Yenny Wahid sempat mengajak Cak Imin untuk islah atau berdamai dalam Muktamar di Surabaya.

"Kami mengajak Muhaimin bersama membesarkan partai. Kita islah dalam muktamar. Silakan Muhaimin maju menjadi ketua umum. Saya tak akan maju," kata Yenny yang menjabat sebagai Sekjen PKB Gus Dur, dikutip dari Harian Kompas, 22 Desember 2010.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Jafar menegaskan, PKB yang sah hanya satu, yakni yang menjadi peserta Pemilu 2009 dan diketuai Muhaimin.

Upaya islah itu pun gagal.

Yenny Wahid kemudian mendirikan partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) pada 2012.

Sayangnya, partai itu gagal menjadi peserta Pemilu 2014.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini) (Kompas.com/Ahmad Naufal Dzulfaroh)

Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com