Gubernur Kepri Bicara Provinsi Khusus Natuna Anambas, Minta Lengkapi Persyaratan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta kepada Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) untuk menyelesaikan seluruh persyaratan.

Mulai dari rekomendasi dari tingkat kabupaten hingga provinsi dan dilanjutkan ke tingkat pusat.

Pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas (KNA) menurutnya menjadi satu di antara jalan agar pembangunan daerah terluar dan terdepan itu dapat lebih ditingkatkan.

Jauhnya rentang kendali antara kedua kabupaten ini ke ibukota provinsi juga menjadi alasan pemekaran tersebut.

Menurut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pemekaran merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan problematika infrastruktur di daerah.

Baca juga: Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas, BP3K2NA Bakal Temui Mendagri

"Kalau saya dari awal memang mendukung, kan ini untuk kemakmuran masyarakat kita, kenapa harus dihambat-hambat?," tutur Gubernur Ansar kepada TribunBatam.id, Rabi (16/8/2023).

Menurutnya, dengan direalisasikannya pemekaran tersebut akan sangat berdampak pada pembangunan dan kemajuan Natuna dan Anambas.

Begitu pun dengan Provinsi Kepri.

"Jika Natuna Anambas menjadi provinsi, artinya Provinsi Kepri tinggal 5 kabupaten kota maka Kepri pun akan lebih maju. Jika semua berkas dan persyaratannya lengkap baru kami rekomendasikan dan kemudian dibawa ke pusat," ujar Ansar Ahmad.

Menurutnya, alasan esensi pemekaran Natuna Anambas belum memenuhi persyaratan.

Baca juga: DPRD Natuna Dukung Pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas

Pasalnya minimal pembentukan suatu provinsi harus ada 4 kabupaten.

"Namun, kalau bicara soal kedaulatan di dalam Undang-undang salah satu pasal menyangkut wilayah perbatasan dan kedaulatan negara itu ada diskresi. Sama halnya dengan Papua," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Gubernur Kepri juga meminta agar tim yang tergabung dalam pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna Anambas untuk tetap optimistis.

Sebab menuju provinsi ada banyak jalan.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham)