Pesan Presiden Jokowi Soal Pilpres 2024, Singgung Circle Pertemanan

TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi mengingatkan bangsa Indonesia terkait Pilpres 2024.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut jika kondisi Pilpres 2024 sudah mulai 'hangat-hangat kuku'.

Ia meminta agar tidak ada luka kompetisi yang terlalu dalam di Pilpres 2024.

Dia meminta agar yang memenangkan Pilpres 2024 nanti supaya merangkul dan mengajak yang kalah.

Presiden Jokowi awalnya bicara soal Pemilu 2024 yang diibaratkan seperti kompetisi balapan.

"Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja tapi jangan saikut-sikutan, apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa se-Tanah Air, jangan dilupakan itu," ujar Jokowi saat pidato di Rakernas GAMKI Sumatera Utara (Sumut), seperti ditayangkan Kanal Youtube Sekretariat Presiden (19/8/2023).

Presiden Jokowi mengibaratkan pilpres seperti balapan, saat pertandingan terjadi kompetisi.

"Setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali, bersatu kembali. Jangan antartetangga enggak saling menyapa setelah pemilu, jangan antarkawan enggak saling menyapa setelah pilpres. Perlu saya ingatkan kita ini saudara sebangsa se-Tanah Air," ujar Jokowi.

Jokowi menukai bahwa budaya politik Indonesia itulah, yang sarat dengan kekeluargaan, gotong royong dan budaya persatuan, harus terus digaungkan

"Oleh karena itu, jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan, ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akar rumput masih rame belum rampung-rampung," ucap Jokowi.

Siapa pun yang menang, dikatakan Jokowi, harus mengajak yang kalah untuk bekerja sama.

"Inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya yang menang, ngajak yang kalah. Untuk membantu kalau pun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu," imbuhnya.

PAK Lurah Hingga Paten Patenan

Momentum Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2023 sebelumnya menjadi momentum oleh Presiden Joko Widodo untuk menyinggung dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyinggung sejumlah hal mengenai dinamika pencalonan, dari sebutan "Pak Lurah" bagi dirinya hingga harapannya akan presiden masa depan.

Di awal pidatonya, Jokowi langsung menyinggung dinamika politik yang menurutnya sudah menghangat menjelang Pemilu 2024.

Ia lalu mengungkapkan keherannya mengenai pernyataan politisi yang berkata masih menunggu arahan dari "Pak Lurah" ketika ditanya soal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partai politik mereka.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres cawapresnya, jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sempat heran mengapa partai-partai politik harus menunggu arahan dari "Pak Lurah" untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang hendak mereka usung.

Namun, pada akhirnya, Jokowi menyadari bahwa "Pak Lurah" adalah julukan yang disematkan kepadanya.

"Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Iya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Sebab, hal itu merupakan kewenangan partai politik dan gabungan partai politik, sedangkan dirinya bukanlah ketua umum partai politik maupun ketua koalisi partai.

"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang 'Pak Lurah', bukan wewenang 'Pak Lurah' sekali lagi," ujar Jokowi.

Jadi "paten-patenan"

Setelah membantah bahwa dirinya ikut campur dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden, Jokowi menyampaikan bahwa memang sudah nasibnya sebagai presiden untuk terus dikait-kaitkan ke hal tersebut.

"Saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan 'paten-patenan' dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun menyinggung banyaknya foto dirinya yang dipasang di banyak tempat saat masa kampanye belum dimulai.

"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, eh ada, ke kota B, eh ada, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga," ujar dia.

Jokowi menyebutkan, foto-foto yang dipajang itu pun bukan fotonya sendiri, tetapi didampingi oleh tokoh yang digadang-gadang bakal maju jadi calon presiden.

Kendati demikian, Jokowi hanya memberi respons santai mengenai fotonya yang 'dicatut' tersebut.

"Tapi, bukan foto saya sendirian, ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja," kata Jokowi.

LARI Maraton

Dalam pidatonya, Jokowi juga banyak berbicara soal pencapaian program dan pencapaian yang diperoleh pemerintah di bawah kepemimpinannya selama 9 tahun terakhir.

Ia lantas menegaskan bahwa kepemimpinan ke depan merupakan faktor penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya, bukan, bukan itu, bukan itu. Tapi, apakah sanggup atau tidak, untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, masa depan Indonesia akan bergantung apa keberanian maupun konsistensi pemimpin berikutnya untuk melanjutkan apa yang telah ia kerjakan selama ini.

"Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang, karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah sehingga dalam membuat kebijakan pun akan semakin sulit.

Jokowi menyebutkan, diperlukan keberanian dan kepercayaan bagi seorang pemimpin agar dapat mengambil keputusan yang sulit dan tidak popiler.

"Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," kata dia.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Reza Deni) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com