Gubernur Kepri Soal Rempang Galang, Sebut Juru Bicara di BP Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad enggan berkomentar terkait polemik di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi kepri.

Ansar Ahmad mengarahkan agar awak media yang ingin mengkonfirmasi pemberitaan bisa langsung ke juru bicara yang telah ditunjuk.

Ratusan masyarakat Rampang Galang memblokade jalan tepatnya di Jembatan IV Barelang Batam, Senin (21/8/2023).

Para warga tersebut berkumpul dengan tujuan mengadang Tim dari BP Batam yang akan turun ke lokasi proyek pengembangan Pulau Rempang.

Terbaru, Aliansi Pemude Melayu Batam akan menggelar aksi demo di Kantor BP Batam besok, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Soal Rempang Batam, Rudi Sebut Tunggu Tanggal Mainnya, Relokasi Akan Disiapkan

Dalam aksi itu, diperkirakan akan ada sekitar 4.000 orang jumlah massa yang dikerahkan.

Mereka turun dari berbagai sudut pulau yang ada di Batam.

“Saya gak bisa komentar soal Rempang. Rempang juru bicaranya ada di BP Batam. Namanya Pak Sudirman Saad,” sebut Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (22/08/2023).

Pada laman resmi BP Batam, nama Sudirman Saad menjabat sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi di BP Batam.

Tokoh masyarakat Pulau Rempang, Suwardi sebelumnya mengatakan, blokade jalan ini tidak akan dilakukan apabila dari instansi terkait mau membahas proyek pengembangan investasi di wilayah tersebut.

Ia juga menegaskan sebelum melakukan pengembangan, investasi di Rempang Galang agar terlebih dahulu melakukan pertemuan 3 sisi yakni dari BP Batam, pengembang dan masyarakat.

Baca juga: HARAPAN DPRD Batam Terkait Relokasi Warga Rempang, Singgung Soal Aset Negara

"Jika ada itikad baik, kami warga Rempang Galang pasti dukung. Kami harapkan BP Batam, pengembang, masyakarat hadir dan duduk bersama," kata Suwardi saat dihubungi TribunBatam.id.

KATA Kepala BP Batam

Rempang Batam sebelumnya menjadi sorotan setelah pada Senin (21/8/2023) ratusan warga di sana melakukan aksi blokade jalan, tepatnya di Jembatan 4 Barelang.

Berdasarkan laporan TRIBUNBATAM.id, warga mencoba melakukan pengadangan Tim dari BP Batam yang akan turun kelokasi melakukan pengukuran lahan.

Seperti diketahui, kawasan Rempang masuk dalam rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG).

Baca juga: BREAKING NEWS, Sejumlah Warga Rempang Batam Blokade Jalan di Jembatan IV Barelang

Proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang berkonsep “Green and Sustainable City".

Berdasarkan informasi yang diterima TRIBUNBATAM.id, soal pengukuran lahan yang pada Senin ini dipermasalahkan warga sebelumnya digelar pertemuan pada Jumat (18/8/2023) di Hotel Sahid Batam Center.

Informasinya pertemuan pada Jumat digelar pukul 14.00 WIB, namun TRIBUNBATAM.id yang kesana pada pukul tersebut mendapatkan informasi pertemuan dipercepat menjadi pukul 10.00 WIB.

"Jam 10 pagi, bada salat Jumat sudah selesai, pertemuan membicarakan soal pengukuran," kata warga kepada TribunBatam.id tanpa merinci maksud pengukuran dimaksud.

Terkait isu penggusuran atau relokasi warga di lokasi rencana pengembangan kawasan Rempang, Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat diwawancarai media pada kegiatan pemberian remisi Kamis 17 Agustus 2023 lalu mengatakan, bahwa semua keputusan soal itu ada pada dirinya selaku kepala BP Batam dan sekaligus walikota Batam.

Baca juga: BUKAN Menolak Investasi, Ini Alasan Warga Rempang Batam Blokade Jembatan 4 Barelang

"Saya adalah Kepala BP Batam dan Walikota, berarti semua keputusan ada di saya, ada pernah saya sampaikan saya mau gusur sekarang?," katanya.

"Tunggu tanggal mainnya! Berarti isunya (penggusuran) jangan disebarkan karena belum ada perintah saya," kata Rudi.

Ditegaskan dia, dirinya akan membuat terbaik dalam soal relokasi warga di lokasi rencana proyek Rempang Batam.

Kalau ada relokasi, jelas relokasinya harus disiapkan.

"Saya akan buat terbaik, kalaupun mereka direlokasi relokasinya yang harusnya kita siapkan. Saya masih tunggu keputusan presiden buat saya. Sebagai pengguna anggaran Kepala BP Batam, saya bisa gunakan uang di luar dari pada aturan yang ada di hari ini, maka kebijakan itu tetap butuh ke pak Presiden supaya yang 16 kampung tua, bukan dusun, 16 kampung tua dapat bagian dari kita," katanya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Bereslumbantobing/Aminuddin)