BUKAN Menolak Investasi, Ini Alasan Warga Rempang Batam Blokade Jembatan 4 Barelang

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Mengaku ingin mempertahankan kampung tempat leluhur mereka, warga Pulau Rempang dan Galang memblokade jalan di Jembatan 4 Barelang, Batam, Senin (21/8/2023)

Tokoh masyarakat Pulau Rempang, Suwardi mengatakan blokade jalan ini tidak akan dilakukan apabila dari instansi terkait mau membahas proyek pengembangan investasi di wilayah tersebut.

Ia juga menegaskan sebelum melakukan pengembangan, investasi di Rempang Galang agar terlebih dahulu melakukan pertemuan 3 sisi yakni dari BP Batam, Pengembang, dan Masyarakat.

"Jika ada itikad baik, kami warga Rempang Galang pasti dukung. Kami harapkan BP Batam, pengembang, masyakarat hadir dan duduk bersama," kata Suwardi saat dihubungi Tribun Batam.

Baca juga: BREAKING NEWS, Sejumlah Warga Rempang Batam Blokade Jalan di Jembatan IV Barelang

Sejauh ini, Suwardi mengatakan tidak adanya sosialisasi secara resmi yang dilakukan oleh instansi terkait, baik dari Lurah, Camat, Bahkan BP Batam sendiri. 

"Kami hanya dapat pemberitahuan-pemberitahuan dan pemberitaan saja," katanya.

Sementara, kata Suwardi, di wilayah Rempang Galang, terdapat 16 kampung tua yang terdampak proyek pengembangan ini, mulai dari Pulau Rempang sendiri ada 11 kampung, ditambah lainnya ada dari Galang dan Galang Baru.

Suwardi juga menyayangkan lurah dan camat yang tidak pernah mengadakan rapat serta berkoordinasi bersama dengan masyarakat terkait rencana di wilayah Rempang Galang.

"Di sini mungkin kurangnya komunikasi camat dengan masyarakat terkait sosialisasi program-program yang sudah ditawarkan. Jadi karena tahu ada penolakan dari masyarakat, ada kemungkinan takut untuk memberikan sosialisasi karena akan ditolak masyarakat," katanya.

Dia juga mengatakan, masyarakat Rempang dan Galang tidak pernah menolak pembangunan, masyarakat hanya mempertahankan kampung mereka yang merupakan tempat tinggal nenek moyang mereka.

"Mungkin selama ini laporan dari BP Batam juga ke Pemerintah Pusat, bahwa di wilayah Rempang Galang tidak ada masyarakat. Makanya pemerintah pusat langsung membuat program tanpa memikirkan nasib warga," katanya.

Dia menegaskan selama belum ada kepastian tentang kampung warga. Maka warga akan terus berupaya dan berusaha menghadang siapapun yang akan merampas peninggalan nenek moyang mereka.

"Jadi kita meminta kepada Kepala BP Batam dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia, agar secepatnya mengambil Langkah. Karena ini menyangkut marwah. Jika berlarut bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Suwardi. (TRIBUNBATAM.id/Ucik Suwaibah)