KPU Bintan Punya Tantangan Sendiri Dalam Penyaluran Logistik Untuk Pemilu

Ia menambahkan KPU Bintan sudah menyediakan posko pelayanan pindah pemilih di semua Kecamatan, Desa, Kelurahan dengan konteks melayani. Pihaknya juga masih melayani tahapan pencalonan hingga sampai penetapan DCT di 3 November 2023 mendatang.

"DCS yang kami umumkan itupun mendapat tanggapan dari masyarakat. Dalam menetapkan DCS ini sudah melalui regulasi baik peraturan KPU dan mekanisme kerjanya di Silon. Namun harus diuji sehingga diumumkan kepada masyarakat," katanya.

Selanjutan tahapan Sosdikli yang tidak ada tahapannya. Pihaknya terus melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat bahwa Pemilu ini sudah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia dalam 5 tahun sekali. Untuk memilih pemimpin politik, legislatif dan eksekutif.

"DCS 1 ini berhubungan dengan pekerjaan. Total DCS yang kita tetapkany sebanyak 321 Bacaleg dari 15 parpol. Kita mengumumkan di 19 Agustus 2023 sampai 23 Agustus 2023 pada saat yang bersamaan menerima 1 tanggapan. Berhubungan dengan pekerjaan. Partai berhak klarifikasi atas tanggapan. Setelah menerima klarifikasi, kami verifikasi benar tidak kemudian bisa membantah tanggapan tersebut. Konteks yang terjadi di Bintan berkenaan dengan mekanisme saja. Tangkapan tersebut betul, pada PKPU Pasal 14 bahwa dalam hal Bacaleg memiliki pekerjaan tertentu, ASN, TNI, Polri, Pegawai harus mengundurkan diri pada saat pengajuan pencalonan. Pencalonan Bacaleg tersebut tidak memenuhi syarat," paparnya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)