Selasa, 14 April 2026

KEPRI TERKINI

Gubernur Kepri Dorong Pemerintah Daerah Hadirkan MPP Demi Permudah Perizinan

Gubernur Kepri menekankan pentingnya mal pelayanan publik (MPP) bagi pemerintah daerah.

TribunBatam.id/Endra Kaputra
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pemerintah Daerah. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendorong pemerintah daerah untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP).

Ini menurut Ansar Ahmad penting untuk memperkuat digitalisasi untuk meningkatkan layanan satu atap (one stop service).

Pihaknya berharap kedepan seluruh kabupaten kota mampu melahirkan one stop service.

"Instrumen ini ke depan akan kita perbaiki dalam sistem MPP," kata Ansar saat berada di Batam.

Dalam mempercepat penerapan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat internal dalam waktu dekat agar dapat mengeliminasi serta mencegah terjadinya korupsi.

"Mudah-mudahan ini bisa mengeliminir dari korupsi di provinsi maupun kabupaten/kota, dan selama ini juga kita selalu melakukan rapat evaluasi berkala, mengawasi, semua rencana kegiatan di provinsi Kepri kita juga libatkan inspektorat, apalagi dengan menindaklanjuti temuan-temuan," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas juga mendorong seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia memiliki mal pelayanan publik (MPP) di tahun 2024 mendatang.

Pasalnya dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota, baru 152 di antaranya yang sudah memiliki MPP.

Diakuinya KemenPANRB juga sudah mendorong penerapan MPP digital yang bekerja sama dengan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Oleh karena itu juga sekarang kita dorong MPP di berbagai daerah. Harapan kami Gubernur Kepri, Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Sulawesi Selatan bisa mewujudkan arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di 2024 seluruh kabupaten kota bisa punya MPP," ujar Anas dalam keterangan secara virtual saat acara Pencanangan Serentak ZI menuju WBK/WBBM melalui program OLGOZI beberapa waktu yang lalu.

Sehingga seluruh proses bisa langsung online tidak lagi lewat apa namanya operator.

"Sekarang ada 20 kabupaten/kota menjadi pilot project yang salah satunya ada beberapa daerah di Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa, mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi contoh," ujarnya.(TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved