Pedagang di Puan Ramah Takut Tak Dapat Lapak di Pasar Baru Jika Tak Bayar Iuran

TRIBUNBATAM.id, Tanjungpinang - Pedagang di Pasar Puan Ramah mengeluhkan adanya ancaman oknum BUMD Kota Tanjungpinang terkait untuk mendapatkan lapak di Pasar Baru, Kamis (12/10/2023).

Pasalnya, bagi pedagang yang tidak mau membayar iuran bulanan, pedagang di Pasar Puan Ramah tidak akan mendapat lapak di Pasar Baru.

Keluhan itu disampaikan salah satu pedagang rempah-rempah di Pasar Puan Ramah, Gunawan saat ditemui di lapak dagangannya.

"Jadi kami itu mulai bulan September sudah dimintai iuran bulanan sebesar Rp.220.000 ribu/bulan. Tapi saya tidak mampu bayar karena keadaan pasar yang sudah lama sepi pembeli," katanya.

Lanjutnya, dirinya tidak membayar iuran sejak bulan September 2022 hingga tahun 2023.

"Bisa lihat sendiri kondisi disini, sepi pembeli.Saya mau bayar pakai apa dengan kondisi begini," ucapnya.

Ditengah dirinya tidak bisa membayar,  ada oknum BUMD yang mengancam pedagang Pasar Puan Ramah.

"Jadi ancamannya itu, kalau tidak bayar lapak disini perbulan, jika selesai dibangun pasar baru kami tidak dapat meja disana," terangnya.

Hal serupa juga disampaikan Rusmini pedagang pasar Puan Ramah lainya yang mengaku dimintai bayaran sebesar Rp.220.000 ribu.

Padahal sebelumnya saat relokasi pedagang disini dijanjikan mendapat lapak secara gratis. Namun, saat ini dimintai biaya iuran.

"Awalnya ngomongnya gratis. Tapi sekarang malah bayar iuran kepada BUMD Tanjungpinang," terangnya.

Rusmini juga menjelaskan, bahwa dirinya sempat membayar iuran selama 3 bulan pertama. Namun, karena kondisi pasar yang sepi, dirinya tidak sanggup untuk membayar lagi.

"Tiga bulan pertama saja saya bayar. Pasar sepi kayak gini malah dimintain bayar. Tapi katanya kalau tidak bayar, nanti tidak dapat lapak di pasar baru," ungkapnya.

Rusmini juga menambahkan, selain pedagang yang masih bertahan, pedagang yang sudah pergi dan pedagang yang berjualan 1 bulan tetap ditarik iuran bulanan.

"Saya dapat info yang sudah tidak berjualan, sama yang jualan 1 bulan juga diminta biaya," tutupnya.

Saat dicoba konfirmasi Direktur BUMD Kota Tanjungpinang, Guntoro belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan.(als)