Ansar Buka Musrenbang Perubahan RPJMD Kepri 2021-2026, Gubernur Singgung Urgensi

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Jumat (13/10/2023).

Saat membuka acara, Gubernur Ansar menerangkan bahwa urgensi perubahan RPJMD, didasarkan karena adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah, perubahan kebijakan nasional serta percepatan pencapaian pembangunan.

"Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD, sampai saat ini capaian indikator makro telah menunjukkan tren positif," ujarnya.

Tren positif indikator makro yang dimaksud Ansar di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri yang sempat terpuruk pada tahun 2020 pada angka minus 3,80 persen.

Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021 mencapai 3,43 persen dan pada tahun 2022 mencapai 5,09 persen.

Baca juga: Gubernur Ansar di Batam, Ajak RMB Jaga Kekompakan dan Semangat Membangun Kepri

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah sesuai dengan target RPJMD. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diproyeksikan mencapai 4,8 - 5,6 persen.

Kondisi baik ini berlanjut di Triwulan II 2023 dengan laju pertumbuhan (year on year) mencapai 5,04 persen.

Kemudian tingkat inflasi Kepri pada tahun 2022 masih dapat ditekan pada angka 5,83 persen, terendah ketiga se-Sumatera. Sedangkan pada Agustus 2023, inflasi mencapai 2,97 persen.

Lalu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 10,34 persen pada tahun 2020 menjadi 9,91 persen pada tahun 2021 dan 8,23 persen pada tahun 2022.

Persentase tren penurunan TPT Kepri ini merupakan yang terbesar se-Indonesia. Sedangkan TPT Kepri pada bulan Februari 2023 di angka 7,61 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif karena berada pada posisi ke-empat nasional dan peringkat pertama se-Sumatera sebesar 76,46, meningkat 0,67 poin dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 75,79.

Kemudian angka kemiskinan Provinsi Kepri dari tahun ke tahun terus menurun, dari 6,13 persen pada tahun 2020 menjadi 6,03 persen pada tahun 2022.

Baca juga: Ansar Silaturahmi ke SMKN 3 Batam, Resmikan Ruang Kelas Baru dan Praktek Siswa

Capaian ini telah mendekati target kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026 yaitu sebesar 6,01 persen pada tahun 2022 dan capaian ini jauh lebih rendah dari Nasional.

Kondisi baik ini berlanjut pada bulan Maret 2023, dimana angka kemiskinan Provinsi Kepri mencapai 5,69 persen.

Ansar berharap, agar proses legislasi Perubahan RPJMD dapat diselesaikan pada tahun 2023 ini. Sehingga dokumen perubahan dapat dijadikan panduan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

"Kami harap Kepala Perangkat Daerah dapat memperhatikan capaian pembangunan tersebut, dan memperhatikan cascading mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan program pembangunan serta target indikator dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan," harap Ansar.

Terakhir, Ansar menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perubahan RPJMD. Sehingga pencapaian pembangunan dapat ditingkatkan sesuai visi dan misi.

"Di antaranya penguatan pembangunan sumber daya manusia yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian penguatan infrastruktur dan konektivitas dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan daerah, dan penguatan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah berupa fasilitasi UMKM, pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan sumberdaya kemaritiman," tutupnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)