Gubernur Kepri Temui Menteri KKP Bahas DBH PNBP Pemanfaatan Pasir Laut

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menemui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (25/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri membahas skema peningkatan pendapatan provinsi Kepri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) dan penerbitan Kesesuaian Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Menurut Ansar Ahmad, skema pendapatan provinsi dari sumber hibah pelaku usaha IPPL perolehan hibah dari pelaku usaha dapat diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dibutuhkan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pendapatan daerah dengan komitmen pelaku usaha untuk memberikan hibah dengan tujuan kebutuhan pembangunan Provinsi Kepri sebagai lokasi eksplorasi" ujarnya.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait dengan peningkatan pendapatan provinsi Kepri.

Baca juga: Gubernur Kepri Sebut Stunting di Lingga Menurun, Targetnya 14 Persen Tahun Depan

"Perjuangan untuk kepentingan daerah itu bagi kami wajib untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti apalagi yang manfaatnya langsung bagi masyarakat," ujar Menteri KKP.

Terkait tindak lanjut dari PP No. 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sedimen Laut, masih ada kendala di Peraturan Menteri Perdagangan yang membebani 15 persen terhadap pengusaha yang melakukan pengelolaan sedimen laut.

"Sehingga nantinya saya berharap kita bisa berdiskusi dengan Menteri Keuangan agar bisa ada solusi terbaik untuk kita semua," lanjut Menteri KKP.

Pada kesempatan tersebut, Sakti juga mengapresiasi keseriusan Gubernur Kepri dalam memberikan perhatian terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Hal itu sejalan dengan pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota (PIT), KKP akan membangun proyek percontohan 10 kampung nelayan maju terintegrasi dan modern yang berlokasi di sekitar zona penangkapan pada tahun 2023.

"Nanti saya upayakan agar di tahun anggaran 2024 bisa kami bangun di provinsi Kepri khususnya di Pulau Natuna dan Anambas. Di setiap wilayah penangkapan itu nanti akan dibangun kampung nelayan modern. Nah ini kampungnya akan kami bangun. Ada dermaga, ada docking kapal, ada cold storage, ada pabrik es, ada pasar ikan, kalau perlu kapalnya kami bantu," jelas Menteri KKP.

Baca juga: BREAKING NEWS, Mahasiswa Gelar Demo di Depan Kantor Gubernur Kepri Tanjungpinang

Pembangunan kampung nelayan modern, syaratnya harus 70-80 persen penduduknya nelayan agar biar produktivitas semakin meningkat dan masyarakat nantinya akan semakin sejahtera.

Sejatinya esensi dari PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah supaya populasi perikanan terjaga dengan baik. Penangkapan ikan terukur akan didukung dengan sarana, prasarana dan pengawasan yang optimal.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)