Langkah Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, PDIP Ungkap Alasan Tak Bisa Pecat

Dia menepis kabar pada pertemuan itu Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP kepada dirinya.

Di tempat terpisah, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengungkapkan alasan partainya belum memberikan sanksi terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Olly menjelaskan Gibran tidak bisa langsung dipecat, karena berstatus sebagai Wali Kota Solo.

"Karena kalau kepala daerah itu kan tidak bisa kita pecat. kalau anggota fraksi itu kan bisa kita langsung pecat. Itu ada perbedaan," ujar Olly di Kompas Tower, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Kakak Megawati Usulkan Presiden Jokowi Jadi Ketum PDIP, Ini Jawaban Ayah Gibran

"Karena kepala daerah enggak bisa karena dia dipilih rakyat, kita enggak bisa turunkan karena dia berpindah lalu kita turunkan, enggak mungkin," tambah Olly.

Hal serupa diungkapkan Olly terkait potensi sanksi yang dapat diberikan kepada Joko Widodo yang merestui Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Menurut Olly, sikap politik Gibran merupakan pilihannya, dan tanpa intervensi Jokowi sebagai orang tua.

"Artinya kan pernyataan pak Jokowi sudah jelas, Gibran itu kan sudah berkeluarga sendiri, jadi dia punya pilihan. Kan di anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP sudah jelas, yang dilarang suami, istri, dan anak, anak ini dalam tanda kutip, kalau dia sudah sendiri ya sudah," ungkap Olly.

Menurut Olly, PDIP telah memiliki mekanisme dalam mengatasi hal ini.

"Mekanisme kita ada, jadi dari bawah, usulan, dan proses sampai di mahkamah partai. Jadi prosesnya sabar saja. Toh kalau sekarang kita lakukan itu tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, mari sama-sama saja kita turun ke bawah," kata Olly seperti melansir Tribunnews.com.

STATUS Kader PDIP Gibran Rakabuming

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Ahamd Basarah mengatakan Gibran Rakabuming Raka otomatis telah keluar dari PDIP setelah menjadi Cawapres Prabowo.

Baca juga: Puan Minta Masyarakat Awasi Pilpres 2024, Ketua DPP PDIP Yakin Jokowi Netral

Basarah menyebut langkah Gibran menjadi Cawapres Prabowo bertentangan dengan keputusan PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud dalam Pipres 2024.

"Jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDIP karena telah mengambil keputusan keluar dari dari garis politik partai yang resmi," kata Basarah di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Basarah menyayangkan langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo.